Bandar Lampung -Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota bandar Lampung, Pemerintah Kota setempat menyerahkan hasil laporan Rakerda Pertanggungjawaban APBD 2023. Senin (27/05/2024)
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Aderli Imelia Sari, Dalam hal itu Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memaparkan jika Pemkot Bandarlampung telah menyusun laporan anggaran yang telah diaudit oleh BPK RI perwakilan Lampung.
Hasil auditnyapun laporan keuangan kota dinyatakan secara WTP atau sesuai standar akuntansi pemerintahan, dikelola sesuai perundang undangan yang berlaku.
Esensi belanja dan pendapatan daerah pada tahun 2023 , PAD Bandarlampung dianggarkan Rp1,3 triliun dengan realisasi Rp694,6 miliar lebih atau tercapai 52,67 persen lebih dari target yang ditentukan, dan beberapa anggaran lainnya.
Pasca pemaparan delapan Fraksi yang ada menerima dan mengapresiasi laporan tersebut, hanya saja dua diantaranya diiringi kritik keras dari Fraksi PDIP dan PKS.
Selain menyampaikan apresiasi, Fraksi Partai PDIP ýang sampaikan Sri Jamsari menyebut bahwa Wali Kota supaya lebih serius dalam menangani banjir parah yang ada mulai dari akhir Desember 2023 hingga awal tahun 2024.
“Berdasarkan data yang kami peroleh realisasi anggaran pendapat ada pada angka 78,48 persen sedangkan 21,52 persen belum tercapai target. Pada sektor belanja daerah baik operasi maupun modal realisasi 78,65 persen dan 73,12 persen. Kami mengapresiasi upaya Pemkot Bandarlampung yang bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah tapi angka tersebut menunjukkan masih ada uang cukup besar dalam meningkatkan efektivitas dalam mengelola anggaran, maka evaluasi harus dilakukan untuk memberi target lebih tinggi, juga meminta meningkatkan partisipasi publik ” ujarnya.
“Kami juga tidak dapat mengabaikan masalah banjir ýang beberapa kali melanda kota Bandar Lampung, khususnya 2023 dan awal tahun 2024. Data penunjuk ada 6 Kecamatan ýang mengalami banjir cukup parah dengan ribuan warga ýang harus mengungsi. Ketinggian air mencapai 200cm seperti di Rajabasa, Nunyai, Pakir RS Urip, TBS, Bumiawaras,” kata dia.
Fraksi PDIP juga meminta perbaikan drainase ýang dinilai belum Sesuai dan membuat dampak banjir.
“Kami mendesak Pemkot Bandarlampung dalam upaya penanganan, mitigasi Bencana banjir melalui ruang dan pengendalian hijau. Beri peringatan dini,” ungkapnya.
Selain PDIP, ada Fraksi PKS ýang disampaikan Agus Djumadi juga meminta Pemkot Bandarlampung dalam catatannya diantaranya dalam bidang infrastruktur dimana kurangnya daerah resapan air, serta tegas menghukum pihak korporasi bila melakukan kecurangan yang merugikan rakyat.
“Hingga ketika musim penghujan tiba, Bandarlampung dikepung oleh banjir oleh karena itu kami meminta Pemkot Bandarlampung untuk tidak sembarangan dalam memberikan ijin investasi ekonomi lalu abai terhadap keselamatan warganya. Lalu harus tegas apabila ada korporasi dengan tidak memberikan ijin pada lokasi rawan bencana. Dan dalam bidang kesehatan meminta menambah anggaran bagi rumah sakit untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengucapkan terimakasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan apresiasi dan masukannya demi kebaikan Kota Tapis Berseri kedepannya.
“Pandangan fraksi-frakssi alhamdulilah semua ajuan dan pertanggung jawaban kita diterima dan harapan kita kedepan kota balam makin berkalborasi luarbiasa. Kota balam menjadi kota besar terbaik,”katanya.
Kemudian, Soal tambahan anggaran pelayanan kesehatan bagi Rumah Sakit, Bunda Eva menyebut hal itu memang menjadi prioritas bersamaan dengan program lainnya saat ini.
“Anggaran kesehatan ditambah, ya itu udah ditambah anggaran kesehatan pendidikan infrastruktur itu prioritaa karena keuangan daerah semua kita program jalanin kita sudah jalani. Apalagi kedepan pendidikan dan kesehatn besar anggarannya, jalan juga besar paling dipusat udah gak ngerti lagu i bantuan semua jalan-jalan sudah kita selesaikan. Masalah perda juga udah, masalah disabilitas permukiman sudah semua lakukan ini tidak lain kerja semua,” tandasnya.
Untuk diketahui selain pembahasan Rakerda Pertanggungjawaban APBD 2023, Paripurna tersebut juga membahas ajuan inisiatif 6 Perda Baru oleh DPRD Kota Bandar Lampung, ýang jawabannya akan disampaikan Walikota pada Selasa 28 Mei 2024. (ADV)
