Tanggamus-LSM Gamapela melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus, ke aparat penegak hukum.
“Kita sudah resmi melaporkan dugaan pungli di Dinas Satu Pintu Tanggamus ke aparat penegak hukum, dalam hal ini ke kejati dan kejari Tanggamus sudah kita tembuskan,” ujar Ketua Gamapela Tony Bakrie, Kamis (16/12).
Tony meminta, aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pihaknya sehingga ada efek jera dari praktik pungli tersebut.
“Kita sangat berharap penegak hukum untuk menindalanjuti dan mengusut dugaan praktik pungli ini. Harus ada efek jera terhadap pelakunya. Makanya kami melapor termasuk ada oknum yang menjadi king makernya di dinas itu sudah kita sebut,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui Gamapela mengungkap dugaan Pungli di DPMPTSP Kabupaten Tanggamus.
Indikasi dugaan praktik pungli yakni berupa dugaan setoran uang dalam pengurusan izin izin diantaranya izin pendirian waralaba di pekon Sukaraja Kecamatan Semaka, serta pendirian waralaba di Kecamatan Gisting dan Talang Padang.
Apalagi pendirian izin tersebut sambung dia, diduga kuat menabrak aturan karena melebihi kuota yang ada dalam peraturan.
“Indikasi sudah jelas ada info awal pungli pendirian waralaba dengan nilai sekitar Rp 30 an juta, dan dugaan menabrak aturan karena melebihi kuota.
Mirisinya dana tersebut tidak masuk ke pos pendapatan daerah, karena diduga menguap masuk kantong oknum-oknum pejabat di DPMPTSP Tanggamus.
Contohnya penerbitan nomor Induk berusaha (NIB) sebuah usaha /perusahaan bisa dikenakan tarif mencapai Rp 30- Rp 35 juta, dan menabrak aturan perda tata ruang karena melebihi kuota yang sudah ditetapkan.
“Kalau pungli itu sudah lumrah, satu NIB buat usaha waralaba (indomaret, alfamart) bisa Rp 30 an juta. Padahal di perdanya gratis.
Contohnya waralaba di pekon Sukaraja Kecamatan Semaka, dan pendirian waralaba di Kecamatan Gisting dan Talang Padang yang semuanya menabrak aturan karena melebihi kuota,” tegas sumber ujar salahsatu pelaku usaha yang minta namanya dirahasiakan.
Dugaan Pungli bukan hanya pada NIB tapi juga pada izin mendirikan bangunan (IMB) dalam hal pendirian tower di Kabupaten Tanggamus
Dimana dalam dalam pendirian izin sebuah tower seluler BTS bisa dikenakan tarif sampai Rp 70 juta sedangkan berdasarkan PAD retribusinya hanya Rp 5 juta
“Mahal pak mengurus IMB itu. Untuk pendirian tower sampai mengeluarkan dana sebesar Rp.70 juta, kata salah seorang pemborong yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Kemudian pungli lainnya dalam penerbitan izin pemasangan banner atau baleho dimana tidak ada tarif resmi sehingga biaya yang dikenakan terkadang dipatok semau-maunya.
“Itu lagi biaya pasag banner dan baleho tarifnya semau-maunya, kadang dipatok Rp 15 juta,” bebernya.
Sementara Adi Gunawan, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanggamus yang dikonfirmasi membantah isu tersebut.
Menurut dia semua proses perizinan semua sudah online.
“Saya pikir semua itu hanya issu boss karna sekarang kita tau perizinan bisa diakses dimana saja saya melalui OSS dan si cantik cloud,” ujar Adi Gunawan.(Tam)
