BANDARLAMPUNG — Pembentukan dan pengembangan Fakultas Kedokteran UIN Raden Intan Lampung mulai memasuki pembahasan lebih serius. Pemerintah Kota Bandarlampung membuka ruang sinergi untuk mendukung pengembangan pendidikan kedokteran di perguruan tinggi tersebut.
Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menerima audiensi Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. H. Wan Jamaluddin Z. bersama jajaran di ruang rapat wali kota, Rabu (23/9/2026).
Pertemuan itu secara khusus membahas perkembangan pengembangan Fakultas Kedokteran UIN Raden Intan Lampung, termasuk kebutuhan dan kesiapan yang diperlukan agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan serta tahapan yang berlaku.
Bagi Pemkot Bandarlampung, pengembangan pendidikan kedokteran bukan semata urusan kampus. Kehadiran fakultas tersebut diharapkan ikut memperkuat ekosistem pendidikan dan kesehatan di Lampung.
Eva mengatakan keberadaan Fakultas Kedokteran UIN Raden Intan diharapkan dapat memperbesar kontribusi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, fakultas tersebut nantinya memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus terus diperkuat,” demikian garis besar dukungan yang disampaikan Eva dalam pertemuan tersebut.
Kerja sama itu diharapkan tidak berhenti pada pengembangan pendidikan. Pemerintah kota juga membuka peluang sinergi di bidang kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Audiensi tersebut dihadiri Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala BAPPERIDA, Kepala BKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PU, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Hukum, serta Direktur Utama RSD A. Dadi Tjokrodipo.
Pertemuan ini menjadi salah satu langkah awal mempertemukan kebutuhan perguruan tinggi dengan kesiapan pemerintah daerah. Sebab, membangun fakultas kedokteran bukan hanya mendirikan ruang kuliah, tetapi juga menyiapkan ekosistem pendidikan, fasilitas, sumber daya manusia, hingga dukungan layanan kesehatan yang memadai.(Red)





