BANDAR LAMPUNG — DPRD Kota Bandar Lampung terus mendorong percepatan pembahasan sejumlah regulasi strategis daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I yang membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD serta Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Kamis (17/9/2026), mengagendakan penyampaian tanggapan DPRD terhadap pendapat Wali Kota mengenai empat Raperda inisiatif DPRD, sekaligus jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda APBD 2027.

Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung melanjutkan tahapan pembahasan sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi dan perencanaan anggaran daerah.

Baca Juga  AKAR Lampung Ancam Duduki Kementerian Kehutanan, Soroti Kawasan Register dan Konservasi

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) menjadi salah satu agenda penting dalam paripurna tersebut. Pansus dibentuk untuk menindaklanjuti pembahasan empat Raperda inisiatif DPRD secara lebih mendalam sebelum memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Langkah ini diharapkan membuat pembahasan regulasi berjalan lebih terarah, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan Kota Bandar Lampung.

Empat Raperda inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan sejumlah sektor strategis, termasuk pendidikan, pariwisata, dan penataan kota. Ketiga sektor ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan potensi daerah, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata.

Di sisi lain, pembahasan Raperda APBD 2027 menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas belanja daerah untuk tahun mendatang. Melalui proses pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif, kebijakan anggaran diharapkan dapat disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Baca Juga  Anggota TNI dan Warga Gagalkan Aksi Tiga Remaja Bawa Molotov di Jalan Radin Intan

DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, pembahasan Raperda dan APBD tidak hanya menjadi agenda formal kelembagaan, tetapi juga bagian dari upaya memastikan kebijakan pemerintah daerah memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas.

Dengan berjalannya tahapan pembahasan tersebut, DPRD Kota Bandar Lampung diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Percepatan pembahasan regulasi dan anggaran pada akhirnya diharapkan bermuara pada pembangunan Kota Bandar Lampung yang lebih terarah, pelayanan publik yang semakin baik, serta manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. (ADV)

Baca Juga  PAD Bandar Lampung Capai Rp564 M, DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan