Pemprov Lampung Matangkan Usulan Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Baru

Penulis: Admin - April 25, 2025 4:55 pm 2 Menit Membaca

Table of contents: [Hide] [Show]

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bentuk dukungan terhadap Program Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Mengacu pada keterangan resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat menargetkan peserta didik dari kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi calon siswa dilakukan secara bertahap, dimulai dari verifikasi status ekonomi hingga tes akademik.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung telah menetapkan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Pada Kamis (25/4/2025), Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Kepala BPKAD Marindo Kurniawan, dan sejumlah pejabat lainnya, meninjau langsung dua alternatif lokasi di Kota Baru.

Lokasi pertama merupakan lahan kosong seluas 10 hektar yang telah disurvei langsung oleh tim dari Kementerian Sosial RI. Sedangkan lokasi kedua memiliki luas 80 hektar dengan beberapa bangunan eksisting di atasnya.

Wagub Jihan menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan amanah dari Presiden yang harus ditindaklanjuti secara serius.

“Saya mengimbau seluruh pihak terkait agar mematangkan rencana ini secara menyeluruh, mulai dari aspek fisik hingga instrumen pendukung lainnya. Semua OPD harus tanggap dan proaktif dalam menangkap peluang pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Jihan.

Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar kurikulum nasional. Selain mata pelajaran umum, kurikulum juga akan fokus pada penguatan karakter, kepemimpinan, nilai-nilai kebangsaan, serta keterampilan praktis.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menjelaskan bahwa sekolah ini akan menggunakan sistem boarding school (berasrama) dengan kapasitas sekitar 300 siswa, yakni 100 siswa untuk masing-masing jenjang. Seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh oleh pemerintah alias 100 persen gratis.(Ridho)