Bandar Lampung – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan di Lampung perlu mengalami pergeseran mendasar: dari sekadar mengejar angka partisipasi menuju peningkatan kualitas pembelajaran.
Menurutnya, selama ini pendidikan masih terjebak dalam logika kuantitas. Banyak capaian hanya diukur dari sisi formalitas, sementara mutu belum tersentuh secara serius.
“Selama ini kita baru bicara kuantitas, belum menyentuh kualitas secara mendalam. Ketika indikatornya diukur, ternyata masih jauh dari standar,” ujar Yanuar, Selasa (17/6/2025).
Yanuar menekankan, penguatan kapasitas guru harus menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan bahwa peningkatan kompetensi pendidik tidak boleh berhenti pada urusan administrasi demi tunjangan, melainkan harus berdampak nyata pada proses belajar di kelas.
“Pendidikan kita tidak bisa dibiarkan seperti ini. Guru jangan hanya mengejar sertifikat atau angka kredit, tapi benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran,” tegasnya.
Selain itu, Yanuar meminta kepala daerah berani mengambil kebijakan yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ia mengakui program pendidikan sering dianggap tidak populer karena hasilnya baru bisa terlihat dalam jangka panjang.
“Pembangunan fisik memang cepat terlihat, hari ini bangun jalan, besok langsung bisa dipakai. Tapi pendidikan butuh waktu, hasilnya mungkin baru terlihat empat atau lima tahun kemudian. Namun itulah investasi jangka panjang pembangunan daerah,” jelasnya.
Komisi V DPRD Lampung, lanjutnya, berkomitmen mengawal isu peningkatan mutu pendidikan. Pihaknya juga sudah memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam memperbaiki sistem dan kualitas pembelajaran.
“Ini bukan pekerjaan sesaat. Kami ingin arah kebijakan pendidikan lebih fokus pada mutu. Guru harus menjadi ujung tombak, bukan sekadar pelengkap,” pungkas Yanuar.(Rdo)




