Pemprov Lampung dan Kementerian PPPA Sepakati Komitmen Bersama Wujudkan Pembangunan Responsif Gender dan Ramah Anak

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menandatangani komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan yang responsif gender dan ramah anak. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Sabtu (27/9/2025).

Acara ini turut dihadiri 15 kepala daerah se-Provinsi Lampung sebagai bentuk sinergi dalam mewujudkan kebijakan daerah yang inklusif dan berkeadilan gender.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan bahwa komitmen ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak di seluruh wilayah Lampung.

“Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PPPA, termasuk penyusunan anggaran yang responsif gender. Kami berharap langkah ini dapat membawa Lampung kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya,” ujar Jihan.

Wagub juga menegaskan bahwa Lampung telah tiga tahun berturut-turut meraih predikat Provinsi Layak Anak sejak 2022 hingga 2024, hasil kerja sama Pemprov dengan seluruh elemen masyarakat. Salah satu program unggulan daerah, yakni Desa Tapis (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas), menjadi fokus dalam pemberdayaan perempuan, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan kelompok rentan.

Namun, Jihan mengakui bahwa tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Simfoni PPA, jumlah korban kekerasan di Lampung meningkat dari 485 kasus pada 2020 menjadi 877 kasus pada 2024. Hingga Agustus 2025, tercatat 519 korban, mayoritas perempuan dan anak.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Lampung memperkuat peran UPTD PPA, Puspaga, PATBM, dan Forum Puspa, serta mengoptimalkan aplikasi Lampung Ini sebagai pusat pelaporan terintegrasi dengan sistem nasional Kementerian PPPA.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun Indonesia yang setara. Ia menyebutkan, pembangunan perempuan dan anak harus menjadi prioritas nasional karena mereka merupakan bagian terbesar dari populasi.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak yang stunting, tidak ada ibu dan anak yang anemia, semua anak bisa sekolah, dan ibu-ibu berdaya. Itulah tujuan Ruang Bersama Indonesia (RBI), program kolaboratif untuk membangun desa ramah perempuan dan peduli anak,” ujar Menteri Arifah.

Menteri PPPA juga mengapresiasi Lampung atas capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya tahun 2023 dan predikat Provinsi Layak Anak (PROVILA) tahun 2025. Ia berharap capaian ini tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi menjadi motivasi untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak di seluruh kabupaten/kota.

Dengan penandatanganan komitmen bersama ini, diharapkan pembangunan di Provinsi Lampung semakin inklusif, berkeadilan gender, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.(rdo)