Kuota Solar Tergerus, Lampung Menunggu Tambahan

Bandar Lampung— Antrean kendaraan berbahan bakar diesel kembali menjadi pemandangan di sejumlah SPBU di Lampung. Para pengemudi harus meluangkan waktu lebih panjang untuk mendapatkan Bio Solar bersubsidi, di tengah kebutuhan bahan bakar yang terus meningkat.

Pemerintah Provinsi Lampung menyebut persoalan tersebut bukan karena pasokan Bio Solar terhenti atau distribusi mengalami gangguan. Antrean terjadi karena konsumsi BBM bersubsidi meningkat dan melampaui perhitungan kuota awal.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut hingga akhir tahun, Pemprov Lampung mengusulkan tambahan kuota Bio Solar sebesar 120.384 kiloliter (KL) atau sekitar 15 persen dari kuota tahun 2026.

Selain Bio Solar, Pemprov juga mengusulkan tambahan kuota Pertalite sebesar 72.391 KL, atau sekitar 10,41 persen.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lampung, Budhi Darmawan, mengatakan usulan tambahan kuota tersebut telah diajukan oleh Gubernur Lampung.

“Untuk Biosolar, kami mengajukan tambahan sebesar 120.384 KL atau 15 persen dari kuota tahun ini. Sedangkan untuk Pertalite, usulannya 72.391 KL atau 10,41 persen,” kata Budhi, Selasa (15/9/2026).

Menurut Budhi, salah satu penyebab meningkatnya konsumsi Bio Solar adalah perpindahan konsumen dari Solar nonsubsidi ke BBM subsidi.

Perbedaan harga yang cukup jauh menjadi salah satu pemicunya. Harga Dex disebut mencapai sekitar Rp25.500 per liter, sementara Bio Solar subsidi berada di kisaran Rp6.800 per liter.

Selisih harga tersebut membuat sebagian pengguna kendaraan diesel memilih BBM subsidi. Dampaknya, jumlah kendaraan yang mengantre di SPBU ikut bertambah.

“Yang terjadi bukanlah kelangkaan. Antrean panjang tersebut disebabkan oleh banyaknya konsumen yang beralih dari Solar nonsubsidi ke Solar subsidi,” ujar Budhi.

Di sisi lain, kebutuhan Bio Solar juga ikut terdorong oleh meningkatnya aktivitas sektor pertanian dan perkebunan serta pertumbuhan jumlah kendaraan baru.

Data Pemprov Lampung mencatat, hingga akhir Agustus 2026 realisasi penyaluran Solar telah mencapai 569.332 KL, atau sekitar 71,9 persen dari kuota tahunan.

Angka tersebut menunjukkan penyaluran berjalan, namun pada sejumlah bulan realisasinya bahkan sempat berada di atas persentase yang direncanakan.

Memasuki September, Pemprov Lampung mulai mengatur kembali laju penyaluran agar kuota yang tersedia dapat bertahan hingga penghujung tahun.

Langkah ini dilakukan sembari menunggu kepastian persetujuan tambahan kuota dari pemerintah pusat.

Budhi memperkirakan keputusan mengenai tambahan kuota tersebut dapat diterima pada akhir September atau paling lambat awal Oktober.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena kebutuhan BBM diperkirakan kembali meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru.

Jika tambahan kuota tidak disetujui, Pemprov Lampung memperkirakan ketersediaan Bio Solar dapat semakin terbatas pada akhir tahun.

“Jika tidak ada tambahan, maka pasokan di akhir tahun pasti akan berkurang,” kata Budhi.

Pemprov Lampung juga terus melakukan pengawasan bersama PT Pertamina Patra Niaga dan aparat penegak hukum terhadap penyaluran BBM bersubsidi.

Budhi mengakui adanya informasi mengenai dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi. Namun, hingga kini pihaknya mengaku belum menemukan bukti konkret yang menunjukkan praktik tersebut dilakukan oleh oknum atau perusahaan tertentu.

“Berdasarkan pengamatan di lapangan, isu mengenai penimbunan atau penyalahgunaan peruntukan memang ada. Namun, kami belum menemukan bukti konkret di lapangan,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk bekerja, antrean BBM bukan sekadar persoalan menunggu di SPBU. Waktu yang habis di antrean juga berarti waktu yang berkurang untuk bekerja dan mencari penghasilan.

Karena itu, Pemprov Lampung mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi secara bijak dan sesuai peruntukan.

Budhi mengingatkan, subsidi pemerintah pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

“Tentu banyak orang ingin mendapatkan harga yang murah. Namun sebetulnya, ada pihak-pihak yang jauh lebih berhak untuk mendapatkan subsidi tersebut,” pungkasnya.(Red)