BANDAR LAMPUNG — Petisi insan pers Lampung terkait dugaan penghalangan kerja jurnalistik kini menjadi ujian bagi komitmen Gubernur Rahmat Mirzani Djausal terhadap kemerdekaan pers. Forum Wartawan Kota (Forwako) Bandar Lampung mendesak orang nomor satu di Provinsi Lampung itu tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi mengambil langkah nyata.

Ketua Forwako Bandar Lampung, Sahat Nasution, menegaskan petisi yang disampaikan Aliansi Jurnalis bersama organisasi-organisasi pers di Lampung tidak boleh berakhir sebagai tumpukan dokumen tanpa penyelesaian. Gubernur harus menjelaskan sikapnya sekaligus mengevaluasi mekanisme kerja dan batas kewenangan tim media yang mendampinginya.

Menurut Sahat, persoalan ini bukan sekadar gesekan di lapangan antara wartawan dan tim media gubernur. Lebih jauh, polemik tersebut menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai jalannya pemerintahan.

“Sejauh mana kewenangan tim media yang notabene bertugas mendokumentasikan kegiatan gubernur, sampai merasa memiliki kuasa untuk mengalahkan jurnalis yang dilindungi undang-undang?” kritik Sahat.

Baca Juga  Pengadaan Miliaran di Dinas Pendidikan Lampung Diduga Dipecah-pecah untuk Hindari Tender Terbuka

Ia mengingatkan, tim media dan wartawan memiliki mandat yang berbeda. Tim media bertugas mendukung dokumentasi, komunikasi, dan publikasi kegiatan kepala daerah. Sementara itu, wartawan bekerja secara independen untuk mencari, mengolah, serta menyampaikan informasi kepada publik.

Perbedaan fungsi tersebut tidak boleh dikaburkan oleh kedekatan personal maupun posisi seseorang di lingkaran kekuasaan. Tim media tidak semestinya bertindak seolah-olah memiliki kewenangan untuk menentukan ruang gerak wartawan, terlebih ketika menjalankan tugas peliputan atau meminta keterangan dari gubernur.

Jangan Biarkan Petisi Menguap

Sahat menilai, gubernur tidak cukup hanya menyampaikan komitmen menjaga hubungan baik dengan insan pers. Komitmen itu harus dibuktikan melalui respons yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Forwako meminta Pemerintah Provinsi Lampung memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut petisi, termasuk mengevaluasi pihak yang dilaporkan, mempertegas batas kewenangan tim media, serta menyusun mekanisme peliputan yang terbuka dan profesional.

Baca Juga  DPRD Bandarlampung Desak Penyegelan dan Pemblokiran Perbankan untuk Perumahan Penyebab Banjir

Tanpa langkah konkret, petisi tersebut berisiko dipersepsikan sekadar formalitas. Aspirasi organisasi pers yang telah disampaikan secara resmi semestinya memperoleh jawaban yang jelas, bukan dibiarkan menggantung tanpa kepastian.

Bagi Sahat, persoalan ini juga menjadi momentum bagi gubernur untuk membenahi tata kelola komunikasi publik di lingkungan pemerintah provinsi. Tim media seharusnya mempermudah akses informasi dan membangun komunikasi dengan wartawan, bukan justru menambah hambatan.

Ia mengingatkan, kritik dan pertanyaan wartawan merupakan bagian dari kerja jurnalistik. Pemerintah boleh memberikan penjelasan, meluruskan informasi, atau mengatur teknis peliputan secara wajar. Namun, hal itu tidak boleh berubah menjadi pembatasan sewenang-wenang terhadap kerja pers.

Kemerdekaan Pers Bukan Formalitas

Sahat menegaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Karena itu, dugaan penghalangan kerja jurnalistik harus ditangani secara serius dan objektif berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga  DPRD Lampung Apresiasi Pembangunan Embung untuk Cegah Banjir, Dorong Sinergi Antar Daerah

Forwako memandang kebebasan pers bukan fasilitas yang diberikan pejabat kepada wartawan, melainkan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk memastikan kekuasaan berjalan secara terbuka dan dapat diawasi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, sikap gubernur terhadap petisi ini akan menjadi penentu penting dalam membangun hubungan profesional antara pemerintah dan insan pers di Lampung.

“Petisi sudah disampaikan. Sekarang yang ditunggu insan pers adalah tindak lanjut nyata dari gubernur, bukan sekadar janji evaluasi,” tegas Sahat.

Kini, tuntutan Forwako mengarah pada satu hal: kejelasan sikap dan tindakan. Gubernur perlu memastikan dugaan penghalangan kerja jurnalistik ditangani secara serius, kewenangan tim media ditertibkan, dan kejadian serupa tidak terulang. Sebab, keterbukaan pemerintah tidak cukup diucapkan dalam slogan, tetapi harus dibuktikan ketika wartawan menjalankan tugasnya.(**)

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan