BANDAR LAMPUNG– Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan perencanaan pemerintah. Dibutuhkan sinergi, pengawasan, dan komitmen bersama agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Semangat itulah yang mengemuka dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung terkait penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (24/8/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung tersebut dipimpin Ketua DPRD Bernas Yuniarta, didampingi Wakil Ketua Sidik Efendi dan Wiyadi.

Dalam agenda tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan jawaban pemerintah kota atas pandangan dan masukan fraksi-fraksi DPRD.

Berbagai catatan, kritik, dan saran yang disampaikan anggota dewan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga  Pemkot Bandar Lampung Perketat Keamanan untuk Cegah Curanmor Bersenjata

DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan anggaran tidak sekadar tersusun dalam angka-angka, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi warga.

Mulai dari kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat menjadi sektor yang membutuhkan perhatian dalam penyusunan anggaran daerah.

Dalam jawaban pemerintah, Wali Kota Eva Dwiana menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang sah, termasuk peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian. Perbaikan jalan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan drainase, serta peningkatan fasilitas pelayanan publik dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat.

Baca Juga  Ramah Tamah Ketua MA di Lampung, Gubernur Mirza Tekankan Kolaborasi Lembaga

Persoalan banjir dan pengelolaan sampah turut menjadi agenda yang membutuhkan perhatian bersama. Penguatan sistem drainase, normalisasi aliran sungai, sosialisasi biopori, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi langkah yang perlu dikawal secara berkesinambungan.

Tak kalah penting, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Melalui pembahasan perubahan APBD, DPRD memiliki ruang untuk memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi modal penting dalam mengawal target pembangunan. Namun, keberhasilan sebuah anggaran pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya alokasi belanja, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Baca Juga  Pemkot Bandar Lampung Dorong Atlet Biliar Porwanas Lampung Raih Prestasi

Jalan lingkungan yang semakin baik, drainase yang berfungsi, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta pendidikan yang berkualitas merupakan gambaran nyata dari anggaran yang berpihak kepada rakyat.

Sidang paripurna tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan Kota Bandar Lampung merupakan tanggung jawab bersama. DPRD dan pemerintah daerah diharapkan terus menjaga komunikasi serta memperkuat kolaborasi agar setiap program pembangunan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.(ADV)

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan