Bandar Lampung -Anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung Yuhadi mengecam segala tindakan pemungutan biaya parkir di lingkungan tempat ibadah meski dalam kegiatan apapun.
Yang mana, belum lama ini ramai kabar tenaga kerja sukarela (TKS) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandar Lampung diduga menjadi koordinator parkir liar di Masjid Agung Al-Furqon.
“Itu rumah ibadah loh, semua itu harus digratiskan. Pemkot harus tegas, jangan mau dikelabui sama oknum-oknum ini,” imbuhnya.
Apalagi, kata anggota Fraksi Golkar ini, hal itu termasuk pungutan liar yang memang meresahkan sudah seharusnya pihak berwenang hadir menanggapi keluhan masyarakat ini.
“Perparkiran ini yang disahkan berdasarkan perda itu ada retribusi parkir dan pajak parkir, di luar dari pada itu parkir liar itu nggak boleh pungli dan harus segera ditertibkan oleh Dinas Perhubungan dan tangkap,” tegas dirinya.
Terlebih, dalam dugaannya oknum yang diduga menjadi koordinator yakni bagian dari Pemkot Bandar Lampung, sehingga Inspektorat juga diminta tegas dan turun ke lapangan.
“Kalau terkait ada oknum dari dinas apa maka harus ditindak lanjuti oleh Inspektorat dan tegas. Jangan anggap enteng keluhan masyarakat ini. Jadi contoh buruk nanti, parkir di masjid saja kok bayar,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Disnaker Bandar Lampung M. Yudhi membenarkan bahwa BE adalah stafnya. Dirinya pun menyebut telah mengetahui adanya pemberitaan yang menyangkut pautkan honorer tersebut.
“Memang bener staf saya di Disnaker. Udah tahu saya beritanya,” ungkapnya, Minggu, 28 Januari 2024.
Menurut dirinya, setelah mendapat informasi tersebut pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan guna menjelaskan apa yang terjadi saat itu.
“Yang bersangkutan justru saya minta langsung menghadap Kasatpol PP untuk menjelaskannya, kalau memang dia tidak melakukan hal itu,” imbuhnya.
Yudhi mengklaim bahwasanya BE bukanlah koordinator para penjaga parkir yang kerap hadir ketika ada kegiatan-kegiatan besar di Masjid tersebut.(Wit)
