Lampung Timur – Warga Kabupaten Lampung Timur menyampaikan keluhan terkait kondisi infrastruktur yang rusak saat menghadiri reses Anggota DPRD Provinsi Lampung, Diah Dharma Yanti. Dalam agenda serap aspirasi yang digelar di 12 desa dari tiga kecamatan, masyarakat mengungkapkan permasalahan utama yang mereka hadapi, yaitu jalan rusak, irigasi bermasalah, serta drainase yang belum dibangun.
“Jalan desa dan lingkungan di beberapa wilayah sudah puluhan tahun tidak diperbaiki, padahal itu adalah akses utama menuju sekolah dan pusat aktivitas warga,” ujar Diah Dharma Yanti, Senin (3/3/2025). Menurutnya, ada jalan yang sudah 30 tahun tidak mendapat perbaikan, sehingga ketika hujan turun, jalanan menjadi becek dan sulit dilalui oleh anak-anak sekolah.
Selain jalan rusak, warga juga mengeluhkan kondisi irigasi yang bermasalah di sejumlah desa. “Irigasi yang rusak berdampak pada hasil pertanian. Warga yang mayoritas petani kesulitan memperoleh hasil panen maksimal karena air tidak mengalir dengan baik,” lanjutnya.
Masalah drainase juga menjadi perhatian. Beberapa desa belum memiliki drainase yang memadai, bahkan ada yang mengalami kerusakan. Akibatnya, saat musim hujan, air menggenang di jalan, memperparah kondisi infrastruktur yang sudah rusak.
Selain itu, warga di Desa Toto Projo dan Labuhan Ratu 6 yang berdekatan dengan Taman Nasional Way Kambas juga mengeluhkan serangan gajah liar yang merusak lahan pertanian dan pemukiman mereka.
Warga juga berharap adanya bantuan benih padi dan alat mesin pertanian dari pemerintah untuk meningkatkan hasil panen mereka. “Kami sangat berharap pemerintah bisa membantu menyediakan alat pertanian modern agar kami bisa lebih produktif,” ungkap salah satu warga.
Diah Dharma Yanti memastikan seluruh aspirasi warga telah dicatat dan akan dimasukkan dalam sistem E-Pokir (Elektronik Pokok-Pokok Pikiran Dewan). Dengan demikian, usulan-usulan ini dapat diperjuangkan agar bisa direalisasikan dalam anggaran tahun berjalan atau mendatang.
“Kami akan berupaya agar persoalan ini mendapat perhatian serius dan masuk dalam program pembangunan daerah,” tutupnya.(Rls)




