BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kembali komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria sebagai agenda strategis nasional. Hal ini disampaikan Gubernur Lampung yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung Tahun 2025 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Selasa (3/6/2025).
Rakor yang digelar tahun ini mengusung tema “Optimalisasi Tanah Objek Reforma Agraria untuk Mendukung Percepatan Legalisasi Aset dan Penataan Akses yang Berkelanjutan dan Berdampak”. Tema tersebut menggambarkan tekad bersama untuk mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Lampung.
Reforma Agraria untuk Keadilan Tanah
Dalam sambutannya, M. Firsada menegaskan bahwa Reforma Agraria bukan hanya sekadar program pertanahan, melainkan bagian dari agenda pembangunan nasional yang sangat strategis. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Skema Reforma Agraria harus mengintegrasikan penataan aset dan penataan akses, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Firsada.
Ia menjelaskan, penataan aset dilakukan melalui pemberian kepastian hukum berupa sertifikasi hak atas tanah. Sedangkan penataan akses meliputi penyediaan infrastruktur, akses pasar, permodalan, teknologi, serta pendampingan usaha agar masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.
“Kita tidak hanya memperjuangkan selembar sertipikat, tetapi masa depan keluarga, keberlanjutan pertanian, dan kemandirian ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Apresiasi Kerja Gugus Tugas
Firsada menyampaikan apresiasi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung dan seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mendukung implementasi program ini. Menurutnya, Rakor GTRA 2025 diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis dan langkah nyata bagi percepatan Reforma Agraria.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyatukan langkah agar keadilan agraria di Lampung dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selaras dengan Program Prioritas Daerah
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, S.H., M., menekankan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria di Lampung harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, tema Rakor GTRA 2025 sejalan dengan tiga cita utama program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025–2030, khususnya cita pertama, yaitu menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional serta membangun ekosistem ekonomi berbasis desa.
“Karenanya saya sangat menyambut baik tema Rakor ini. Apa yang kita kerjakan di GTRA harus selaras dengan visi pembangunan provinsi. Reforma Agraria adalah program strategis nasional yang tidak hanya menyentuh aspek legalitas tanah, tetapi juga harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Hasan Basri.
Harapan untuk Dampak Nyata
Melalui Rakor ini, Pemprov Lampung bersama BPN dan seluruh pemangku kepentingan berharap terwujudnya pola kerja terpadu dalam mengoptimalkan tanah objek Reforma Agraria. Dengan demikian, sertifikasi tanah yang diberikan tidak hanya berhenti pada aspek legalitas, tetapi juga mampu membuka jalan bagi peningkatan produktivitas pertanian, usaha mikro, dan pengembangan ekonomi desa.
Rakor GTRA 2025 menjadi tonggak penting bagi Lampung dalam mempercepat realisasi cita-cita Reforma Agraria yang adil, merata, dan berkelanjutan, demi terwujudnya masyarakat Lampung yang sejahtera dan berdaya saing.(**)
Pemkot Dukung Mimpi Kecil di Lapangan Besar: KWRI CUP 2025 Siap Digelar
Kekerasan Jurnalis di UIN, PFI Desak Pelaku Diproses
DPRD Rekomendasikan 6 Tempat Karaoke di Bandar Lampung Ditutup
