Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik mengambil langkah mengejutkan dengan menyepakati penghapusan tunjangan DPR RI serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ke luar negeri. Kesepakatan bersejarah ini diumumkan langsung di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Langkah tersebut diambil sebagai respon cepat terhadap meningkatnya aspirasi publik seiring gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah. Prabowo menegaskan, keputusan ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan partai politik mendengar suara rakyat yang mendesak adanya efisiensi dan transparansi di lembaga legislatif.
“Penghapusan tunjangan DPR dan penghentian sementara kunker ke luar negeri adalah komitmen kita bersama untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Prabowo.
Pertemuan di Istana Merdeka itu dihadiri tokoh penting politik nasional, antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Hadir pula pimpinan parpol lain seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Muhammad Khalid (PKS), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), dan Surya Paloh (NasDem).
Sebagai tindak lanjut, DPR RI akan membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat. Tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok sipil akan diundang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Aspirasi lain juga akan ditampung melalui mekanisme delegasi resmi yang diterima langsung oleh DPR.
Kebijakan ini diharapkan menjadi momentum awal perbaikan citra parlemen dan memperkuat akuntabilitas wakil rakyat di mata konstituen.(Net)
Antisipasi Karhutla, PTPN IV PalmCo Perkuat Patroli dan Deteksi Dini
Gubernur Mirza Ajak Perkindo Perkuat SDM Konsultan Menuju Indonesia Emas 2045
Patrick Kluivert Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia
