Bandar Lampung – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Ferliska Ramadhita Johan, menyoroti keluhan masyarakat terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digagas sebagai bagian dari 100 hari kerja Gubernur Lampung.
Ferliska meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan sosialisasi yang lebih jelas dan transparan kepada masyarakat.
“Program ini bagus, tapi dinas terkait harus menyampaikan secara transparan. Jangan sampai masyarakat bingung dengan aturan pelaksanaannya,” kata Ferliska, Selasa (6/5).
Ia mengungkapkan, banyak warga mengeluhkan masih harus membayar premi jasa raharja dan denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), meskipun mereka mengikuti program pemutihan.
“Warga mengira cukup membayar satu tahun pajak saja. Ternyata masih ditambah dengan pembayaran jasa raharja dan SWDKLLJ sesuai jumlah tahun tunggakan. Hal ini yang menjadi keluhan utama masyarakat ketika saya turun ke dapil,” jelasnya.
Ferliska, yang juga anggota Komisi III DPRD Lampung, berharap persoalan ini menjadi catatan untuk perbaikan sistem ke depan. Menurutnya, program pemutihan pajak seharusnya menjadi momentum positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau sosialisasinya jelas, maka pemutihan ini bisa lebih maksimal dan target PAD Provinsi Lampung juga tercapai,” ujarnya.(**)
Para Pejabat Disdikbud Kompak Bungkam Perihal Dugaan Peras Kepsek untuk Apeksi
Gubernur Lampung Gandeng Dekopin dan Inkud Perkuat Empat Sektor Unggulan
DPRD Dorong Bandar Lampung Jadi Kota Ramah Disabilitas Lewat Dialog Bersama
