Komisi IV DPRD Lampung Kawal Ketat Perbaikan 52 Ruas Jalan Provinsi

 

Bandar Lampung – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung terus melakukan pemantauan intensif terhadap progres perbaikan 52 ruas jalan provinsi yang tersebar di berbagai wilayah. Hingga awal Juli 2025, tercatat sebanyak 25 ruas jalan sudah dalam tahap pengerjaan, sementara 27 ruas lainnya belum mulai dikerjakan.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Mukhlis Basri, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan kualitas maupun ketepatan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan tersebut.

“Sejauh pemantauan dan pengawasan kami, pekerjaan yang sudah berjalan cukup baik. Namun memang masih ada sejumlah kesalahpahaman di lapangan,” ujar Mukhlis, Senin (7/7/2025).

Menurut Mukhlis, masyarakat kerap kali salah menilai kondisi jalan yang tengah diperbaiki. Tidak jarang muncul laporan bahwa jalan yang baru diperbaiki sudah rusak, padahal faktanya pekerjaan tersebut masih dalam tahap awal.

“Misalnya, ada proses pelapisan base (PS) yang ditutup sementara dengan aspal tipis untuk mencegah debu atau genangan air. Masyarakat mengira itu sudah selesai, padahal masih tahap awal. Dari situ muncul keluhan ‘baru diperbaiki kok sudah rusak’, padahal belum final,” jelasnya.

Untuk menghindari kesalahpahaman, Komisi IV DPRD Lampung aktif merespons laporan masyarakat dengan melakukan koordinasi cepat bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) serta dinas teknis lainnya. Bahkan, dokumentasi lapangan kerap dikirim langsung ke DPRD untuk mendapatkan klarifikasi terkait progres pekerjaan.

Mukhlis juga menekankan bahwa perbaikan infrastruktur jalan memiliki nilai strategis bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Menurutnya, infrastruktur yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga berkontribusi langsung pada penurunan biaya logistik dan peningkatan pendapatan petani.

“Ketika jalan bagus, transportasi jadi lancar. Ongkos angkut turun, distribusi hasil pertanian meningkat. Itu sangat membantu petani dan masyarakat. Jadi perbaikannya tidak hanya soal fisik, tapi juga menyangkut ekonomi rakyat,” tandasnya.

Langkah pengawasan ini sekaligus menunjukkan keseriusan DPRD Provinsi Lampung dalam memastikan proyek-proyek pembangunan dijalankan secara tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.(Rdo)