BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, menyampaikan aspirasi dan keluhan petani di Kabupaten Lampung Selatan kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Rumah Makan Lamban Sabah, Bandarlampung.
Dalam forum itu, Lesty mengungkapkan kondisi petani di 17 kecamatan di Lampung Selatan yang dinilai semakin memprihatinkan akibat buruknya infrastruktur pertanian, khususnya pengairan dan jalan usaha tani.
“Petani di 17 kecamatan di Lampung Selatan kondisinya sangat miris. Persoalan utamanya adalah infrastruktur pertanian yang tidak memadai,” kata Lesty, Kamis (30/1/2026).
Ia menjelaskan, lemahnya infrastruktur berdampak langsung pada tingginya angka gagal panen. Dalam satu musim tanam, petani bahkan bisa mengalami kegagalan hingga tiga sampai empat kali.
“Setiap mau panen sering gagal. Kadang empat kali tanam, empat kali juga gagal,” ujarnya.
Menurut Lesty, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), terutama di wilayah Way Sekampung. Saat musim hujan, banjir dan limpasan air kerap merendam ribuan hektare sawah petani.
“Setiap hujan datang selalu terjadi masalah. Sawah-sawah masyarakat terendam dan tidak bisa panen,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Lesty, Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu lumbung padi nasional yang berperan penting menopang kebutuhan pangan Lampung, Sumatera, hingga Pulau Jawa.
“Karena statusnya sebagai lumbung padi nasional, persoalan infrastruktur pertanian ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.
Selain pengairan, Lesty juga menyoroti minimnya jalan usaha tani. Menurutnya, akses jalan sepanjang 500 meter hingga satu kilometer di kawasan pertanian sangat dibutuhkan untuk memperlancar distribusi hasil panen.
“Bukan hanya jalan di permukiman atau perkantoran, jalan usaha tani justru sangat vital bagi petani,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan banjir di Lampung Selatan terjadi hampir setiap tahun, terutama pada periode November hingga April. Meski sudah ada bantuan alat berat dari BBWS, pemerintah kabupaten, dan provinsi, upaya tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Wilayah kerja BBWS sangat luas, sehingga penanganannya masih bergantian dan belum maksimal,” pungkas Lesty.(Rls)
Mulai Senin Bandar Lampung Terapkan PPKM Darurat
IWO Lampung Kutuk Penahanan Jurnalis Indonesia di Misi Gaza
Wonosari Hadirkan Wisata Edukasi dari Kebun ke Cangkir
