JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional. Pada tahun 2025, Pemprov Lampung berhasil meraih predikat BB (Sangat Baik) dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov Lampung yang telah berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Capaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah. Ini bukti bahwa komitmen terhadap reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja terus kita perkuat,” ujar Jihan.
Ia menegaskan, predikat BB bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja agar berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Reformasi birokrasi harus dirasakan masyarakat. Pelayanan harus semakin cepat, mudah, dan berkualitas,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung turut meraih penghargaan sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Perdana Tahun 2025. Capaian ini dinilai menjadi contoh nyata implementasi integritas di lingkungan pelayanan publik.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja dan integritas. Ia mengingatkan bahwa capaian SAKIP dan Zona Integritas harus diiringi penguatan orientasi hasil dan dampak nyata.
“Fokus tidak lagi pada sekadar pemenuhan administratif, tetapi pada manfaat konkret bagi masyarakat. Para penerima penghargaan harus menjadi role model dan agen perubahan,” ujar Rini.
Ia juga mendorong agar praktik baik tersebut direplikasi di instansi lain, baik di tingkat nasional maupun daerah, sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan capaian predikat BB SAKIP 2025, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(**)





