Bandar Lampung-
DPRD Kota Bandar Lampung menyambut positif dukungan anggaran sebesar Rp5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk penyusunan roadmap atau master plan pengelolaan sungai dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi menilai bantuan tersebut menjadi langkah awal penting dalam membangun sistem penanganan banjir yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Menurut Agus, persoalan banjir di Bandar Lampung tidak bisa diselesaikan secara parsial ataupun hanya mengandalkan pemerintah kota. Ia menegaskan, diperlukan keterlibatan semua pihak mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Sejak awal kami memang mendorong agar penanganan banjir dilakukan bersama-sama. Karena ini persoalan kompleks dan harus ditangani secara menyeluruh,” ujar Agus, Senin (11/05).
Ia mengatakan keterlibatan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung bersama Kementerian PUPR menunjukkan adanya keseriusan pemerintah pusat dalam membantu Bandar Lampung membangun sistem pengendalian banjir yang lebih baik.
Menurutnya, keberadaan master plan sangat penting agar penanganan banjir tidak lagi bersifat sementara, melainkan berbasis data dan terukur untuk jangka panjang.
Agus juga mengingatkan bahwa bantuan Rp5 miliar tersebut bukan solusi instan yang bisa langsung menghilangkan banjir. Namun, roadmap yang disusun nantinya diharapkan mampu memetakan titik-titik rawan banjir serta menentukan prioritas penanganan secara sistematis.
Selain itu, DPRD akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, hingga Bappeda agar program tersebut berjalan maksimal setelah dokumen perencanaan selesai dibuat.
Dalam keterangannya, Agus turut menyoroti kondisi sungai di Bandar Lampung yang mengalami berbagai persoalan seperti penyempitan aliran, sedimentasi, hingga masalah tata ruang yang dinilai menjadi faktor penyebab banjir terus berulang.
“Bandar Lampung berkembang sangat cepat menuju kota metropolitan. Maka sistem drainase dan pengelolaan sungai harus benar-benar menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat tersebut menjadi titik awal lahirnya sistem pengendalian banjir yang lebih jelas, terarah, dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.(Red)




