LAMPUNG TIMUR – Warga Dusun I Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, mendesak pemerintah desa segera mengisi jabatan Kepala Dusun (Kadus) yang telah kosong selama kurang lebih sembilan bulan.

Kekosongan jabatan tersebut terjadi setelah kepala dusun sebelumnya terpilih sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Teluk Dalem. Namun hingga kini, posisi Kadus I belum juga terisi secara definitif.

Warga menilai kondisi tersebut mulai berdampak terhadap pelayanan masyarakat di tingkat dusun. Mereka berharap pemerintah desa segera mengambil langkah konkret agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Sampai sekarang sudah sekitar sembilan bulan Dusun I tidak memiliki kepala dusun definitif. Kami berharap pemerintah desa segera melaksanakan pemilihan kadus agar masyarakat memiliki pemimpin di tingkat dusun,” ujar RD, salah seorang pemuda Dusun I.

Baca Juga  Bupati Lampung Timur Instruksikan Siswa Belajar dari Rumah

Menurut warga, kepala dusun memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan sekaligus jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Sebagai bentuk keseriusan menyampaikan aspirasi, masyarakat telah membentuk forum warga dan mengirimkan surat permohonan resmi kepada Kepala Desa Teluk Dalem. Surat tersebut diketahui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ditembuskan kepada Camat Mataram Baru dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Timur.

Tokoh masyarakat Teluk Dalem, Basatari, mengatakan pengisian jabatan kepala dusun selama ini selalu dilakukan secara terbuka ketika terjadi kekosongan.

“Pemilihan kepala dusun secara terbuka sudah menjadi kebiasaan dan harapan masyarakat Dusun I. Karena itu kami berharap proses pengisian jabatan ini dapat segera dilakukan,” katanya.

Baca Juga  Bupati Pesawaran Hadiri Musrenbang Kecamatan Way Khilau, Bahas Prioritas Pembangunan 2026

Warga berharap pemerintah desa segera memberikan kepastian terkait jadwal dan mekanisme pemilihan kepala dusun. Mereka khawatir kekosongan yang terlalu lama dapat menghambat pelayanan administrasi serta penyaluran aspirasi masyarakat.

“Kami hanya ingin roda pemerintahan di tingkat dusun kembali berjalan normal dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” pungkasnya.(Red)

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan