Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tahun 2026.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Lampung, Senin (2/3/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana.
Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa MCSP merupakan instrumen penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.
“MCSP bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi cerminan komitmen kita dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ini tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan KPK perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan korupsi berjalan optimal, terutama pada delapan area intervensi yang menjadi fokus penilaian.
Delapan area tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelayanan publik, serta optimalisasi pajak daerah.
Pada pelaksanaan MCSP tahun 2025, Pemprov Lampung mencatat capaian yang cukup baik dengan menempati peringkat kelima secara nasional di tingkat provinsi. Bahkan, untuk area perencanaan dan penganggaran, Lampung meraih peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia.
Sementara itu, pada area pelayanan publik dan manajemen ASN, Lampung berada di posisi kedua secara nasional.
Meski demikian, Marindo mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri. Ia meminta capaian yang sudah baik dipertahankan dan terus ditingkatkan, sementara area yang masih perlu pembenahan harus segera diperkuat.
“Saya minta seluruh perangkat daerah bekerja sesuai timeline yang telah ditetapkan. Persiapan harus dilakukan secara sistematis dan terukur agar hasilnya maksimal,” tegasnya.
Dengan persiapan yang matang dan kerja sama lintas perangkat daerah, Pemprov Lampung optimistis dapat meningkatkan capaian pada penilaian MCSP 2026 sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.(Rls)
Kanwil Kemenag Lampung dan PKUB Fasilitasi Dialog Damai Pembangunan Rumah Ibadah
Data Pribadi Anggota DPRD Balam Nisfu Apriana Diretas Oknum Tak Dikenal
DPRD Lampung dan Ombudsman RI Bersinergi Tingkatkan Pelayanan Publik
