BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 sebesar Rp6,992 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp19,67 miliar dibandingkan target awal sebesar Rp7,012 triliun.
Di tengah penurunan pendapatan itu, belanja daerah justru direncanakan meningkat menjadi Rp7,991 triliun atau bertambah sekitar Rp74,66 miliar.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas.
Hal itu disampaikan Jihan setelah menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 bersama Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dalam rapat paripurna, Jumat (7/8/2026).
Menurut Jihan, perubahan KUA-PPAS merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika pembangunan serta perubahan asumsi ekonomi.
“Kesepakatan ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan, penganggaran, dan pengawasan secara sinergis,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan, tambahan belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, kebutuhan belanja pegawai, operasional perangkat daerah, serta penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pada sektor pembiayaan, Pemprov Lampung merencanakan penerimaan sebesar Rp1,098 triliun. Sumbernya berasal dari SiLPA sebesar Rp98,323 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp100 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp998,323 miliar untuk menutup defisit anggaran.
Jihan menyebut kesepakatan perubahan KUA-PPAS tersebut menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026.
Ia menegaskan, setiap kebijakan anggaran harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat perekonomian daerah.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen agar setiap kebijakan anggaran tetap diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional,” katanya.(Suf)





