Saat Ruang Fiskal Menyempit, Eva Dwiana Perjuangkan Pelayanan Kota Tetap Berjalan

SOLO — Di balik angka-angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ada kebutuhan masyarakat yang harus tetap dilayani. Ada jalan yang harus diperbaiki, pelayanan kesehatan yang harus berjalan, pendidikan yang harus dijaga, hingga berbagai kebutuhan warga yang tidak bisa menunggu.

Persoalan itulah yang menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana di House of Danar Hadi, Solo, Kamis (3/9/2026).

Pertemuan para wali kota dari berbagai daerah tersebut tidak hanya membahas angka transfer anggaran dari pemerintah pusat. Lebih jauh, forum itu menjadi ruang untuk menyampaikan bagaimana keterbatasan fiskal dapat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan warganya.

Setiap kota memiliki persoalan yang berbeda. Ada kota yang berkembang sebagai pusat industri, pariwisata, perdagangan maupun jasa. Beban pelayanan publik yang dihadapi pun tidak selalu sama.

Karena itu, APEKSI mendorong agar kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dapat semakin memperhatikan kondisi nyata masing-masing pemerintah kota.

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan tidak hanya dihitung berdasarkan formula, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas fiskal, karakter wilayah, beban pelayanan serta kebutuhan pembangunan setiap daerah.

Bagi pemerintah kota, ruang fiskal bukan sekadar persoalan administrasi keuangan. Ruang fiskal menentukan seberapa leluasa pemerintah daerah bergerak ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dan ketika persoalan baru muncul di lapangan.

APEKSI juga menyoroti fleksibilitas APBD, penataan belanja pegawai serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing daerah agar belanja rutin tidak mengurangi ruang untuk pelayanan dan pembangunan.

Kehadiran Eva Dwiana dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung mengikuti pembahasan bersama pemerintah kota lainnya mengenai tantangan yang dihadapi daerah.

Melalui APEKSI, pemerintah kota dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi daerah secara bersama-sama kepada pemerintah pusat.

Harapannya sederhana, kebijakan yang dibuat di tingkat nasional tetap memberi ruang bagi pemerintah kota untuk bekerja menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan fiskal daerah bukan hanya terlihat dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi dari seberapa jauh anggaran tersebut mampu kembali dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang mudah, cepat dan berkualitas.(Red)