43 Absen, Paripurna Tetap Jalan

Bandar Lampung-Rapat paripurna perdana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pasca cuti Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Senin (30/3/2026), justru menyisakan pemandangan kontras.

Di tengah agenda penting yang dibahas, deretan kursi kosong lebih mencolok dibanding kehadiran para wakil rakyat.

Dari total 85 anggota DPRD Lampung, hanya 39 anggota yang hadir, didampingi 5 pimpinan dewan. Sementara itu, sebanyak 43 anggota lainnya tercatat tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dalam forum resmi tersebut.

Padahal, rapat paripurna kali ini mengagendakan pembahasan strategis, termasuk pembicaraan tingkat II laporan panitia khusus (pansus) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung.

Selain itu, dewan juga membahas hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan untuk Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2025. Isu ini menjadi krusial di tengah tantangan stabilitas pangan yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Tak hanya itu, agenda lainnya mencakup laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan operasional PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) beserta anak perusahaan dan instansi terkait untuk periode 2024 hingga Semester I 2025.

Evaluasi terhadap pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 juga turut dibahas, yang berkaitan langsung dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Minimnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat ini memantik sorotan publik. Pasalnya, kehadiran dalam rapat paripurna merupakan kewajiban yang diatur dalam tata tertib dan kode etik DPRD, sekaligus menjadi indikator komitmen wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana keseriusan sebagian anggota DPRD Lampung dalam mengawal isu-isu strategis daerah?

Hingga rapat berlangsung, forum tetap berjalan dengan tertib. Namun, barisan kursi kosong di ruang sidang seolah menjadi simbol lemahnya disiplin dan tanggung jawab sebagian wakil rakyat terhadap mandat yang diemban.(Suf)