Mirza: Petani Jangan Hanya Menanggung Risiko, Hasil Pertanian Harus Menyejahterakan

 

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti ketimpangan dalam rantai ekonomi pertanian. Menurutnya, petani selama ini menjadi pihak yang paling besar menanggung risiko produksi, tetapi belum tentu menikmati keuntungan yang sepadan.

Mulai dari cuaca yang tidak menentu, serangan hama, hingga perubahan harga hasil panen menjadi persoalan yang harus dihadapi petani. Sementara itu, nilai keuntungan yang lebih besar justru kerap dinikmati pelaku usaha di tingkat distribusi.

Hal tersebut disampaikan Mirza saat membuka Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian Pendamping Kegiatan Pupuk Hayati Cair Program Desaku Maju yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung, Selasa (7/7/2026).

“Pihak yang paling besar menanggung risiko adalah petani, sedangkan keuntungan lebih banyak dinikmati di tingkat atas. Kondisi seperti ini sudah berlangsung cukup lama,” kata Mirza.

Ia membandingkan kondisi petani dengan perusahaan besar yang memiliki akses permodalan lebih murah, sumber daya manusia yang kuat, serta kemampuan bertahan ketika mengalami kerugian.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada petani. Tujuannya agar nilai tambah hasil pertanian tidak hanya berhenti di rantai perdagangan, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani.

Mirza menyebut upaya tersebut telah mulai diuji sejak 2019 melalui pengembangan pertanian di lahan sekitar 600 hektare. Dari pengembangan itu, produktivitas padi disebut mampu mencapai sekitar 11 ton per hektare.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki posisi penting bagi perekonomian Lampung. Sekitar 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini berasal dari sektor primer, sedangkan hampir 70 persen masyarakat menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

Ia juga menilai kebijakan harga menjadi salah satu instrumen penting untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, kata dia, telah meningkatkan pendapatan petani tanpa memicu kenaikan harga beras secara berlebihan di tingkat konsumen.

Peningkatan pendapatan petani itu turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Lampung sepanjang 2025.

Namun, Mirza mengingatkan pembangunan pertanian tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Keberhasilan harus dilihat dari kemampuan sektor pertanian memperbaiki kehidupan keluarga petani.

Menurutnya, kesejahteraan petani berkaitan langsung dengan kesempatan pendidikan anak-anak di desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga masa depan wilayah perdesaan.

“Kalau petani sejahtera, bukan hanya sawah yang tumbuh subur. Kesempatan belajar anak-anak di desa juga ikut berkembang,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian RI, Eko Nugroho Dharmo Putro, menegaskan penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan pertanian nasional dan mewujudkan swasembada pangan.

Menurut Eko, tugas penyuluh tidak sebatas menyampaikan teknologi pertanian kepada petani. Mereka juga harus menjadi pendamping, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak perubahan di tingkat lapangan.

Keberhasilan program pertanian, lanjutnya, sangat bergantung pada kemampuan penyuluh mendampingi petani, menghadirkan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kelembagaan petani.

Ia meminta penyuluh terus meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi digital, serta mempercepat penerapan inovasi pertanian.

Penyuluh juga diharapkan mengawal program prioritas Kementerian Pertanian, mulai dari peningkatan produksi pangan, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, pemupukan berimbang, hingga pemanfaatan pupuk hayati dan teknologi ramah lingkungan.

Eko menambahkan, kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa perlu diperkuat agar inovasi lebih cepat diterapkan di lapangan.

Ia berharap penyuluh bekerja secara profesional dan berintegritas sehingga mampu mendorong lahirnya petani yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.(**)