Bandar Lampung – Langkah Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengundang berbagai pihak guna membahas permasalahan harga ubi kayu (singkong) mendapat apresiasi dari Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki. Rapat koordinasi tersebut akan digelar pada Jumat (31/1/2025) di Kantor Kementan, Jakarta Selatan.
“Kami sangat mengapresiasi sikap tanggap dan terbuka pemerintah pusat dalam menangani masalah harga singkong di Lampung. Harapannya, akan ditemukan solusi terbaik agar petani sejahtera dan industri tapioka tetap berkembang,” ujar Ahmad Basuki, Rabu (29/1/2025), melalui pesan WhatsApp.
Sebagai tindak lanjut, Ahmad Basuki telah berkoordinasi dengan Ketua Pansus Tata Niaga Ubi Kayu DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, yang juga diundang dalam rapat ini.
Rapat Bahas Tata Niaga Singkong Dipimpin Menteri Pertanian
Berdasarkan surat undangan Kementan nomor B-0235/TU.020/C/01/2025, rapat koordinasi akan dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Rapat ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya:
- Pejabat pemerintah: Wakil Menteri Pertanian RI, Ketua Pansus Tata Niaga Ubi Kayu DPRD Lampung, Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, serta Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Lampung Timur.
- Perwakilan petani: Masyarakat Singkong Indonesia, petani ubi kayu dari beberapa kabupaten di Lampung, serta penyuluh pertanian dari Lampung Tengah.
- Perusahaan tapioka: PT Budi Starch & Sweetener, PT Sinar Pematang Mulia, PT Umas Jaya Agrotama, PT Sinar Laut Group, PT Tedo, dan PT Kapal Api Group.
Menurut Ahmad Basuki, perhatian pemerintah pusat dalam membahas permasalahan ini menunjukkan bahwa Lampung memiliki peran strategis sebagai daerah penghasil pangan nasional.
“Ironis bila petani singkong di Lampung tidak sejahtera, padahal daerah ini merupakan sumber pangan nasional,” tegasnya.
Dengan pertemuan ini, diharapkan ada solusi konkret yang dapat menguntungkan baik petani maupun pelaku industri agar harga ubi kayu tetap stabil dan menguntungkan semua pihak.(**)






