BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mulai melakukan penataan birokrasi dengan melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan mengukuhkan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama.

Pelantikan dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/7/2026).

Dua pejabat yang dilantik yakni dr. Marzuqi Sayuti sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung dan Hery Sadli sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek.

Sementara itu, dr. Putu Junita Palupi, Sp.A.M., dikukuhkan sebagai Dokter Ahli Utama Pemerintah Provinsi Lampung.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/M Tahun 2026 dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/2430/VI.04/2026.

Baca Juga  FORHATI Lampung Tetapkan Presidium Baru Periode 2026–2031

Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa pergantian jabatan bukan sekadar rotasi personel, melainkan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Jabatan yang diemban hari ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar untuk menghadirkan birokrasi yang lebih efektif, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia meminta para pejabat baru mendorong transformasi digital, menyederhanakan birokrasi, serta memperkuat budaya kerja ASN BerAKHLAK agar pelayanan pemerintahan semakin responsif dan akuntabel.

Kepada Marzuqi Sayuti, Marindo meminta agar reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan pemerintahan menjadi perhatian utama.

Sedangkan Hery Sadli diminta membenahi tata kelola RSUD Abdul Moeloek, terutama pada aspek administrasi, keuangan, dan pelayanan pendukung.

Baca Juga  Pemerintah Provinsi Lampung Terus Berupaya Menciptakan Keseimbangan dan Keadilan Bagi Buruh

Marindo menekankan persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghalang masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

“Tidak boleh ada masyarakat yang terhambat memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi. Rumah sakit harus hadir dengan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi kepada pasien,” tegasnya.

Adapun Putu Junita Palupi diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan kesehatan sekaligus menjadi mentor bagi tenaga medis di lingkungan Pemprov Lampung.

Marindo juga mengingatkan seluruh pejabat agar menjaga integritas dan menjadikan jabatan sebagai amanah pengabdian.

Ia menyebut penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Lampung akan terus berlanjut, termasuk pengisian sejumlah jabatan strategis yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).(Wanda)

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan