BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD dan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) menyepakati 11 poin aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Usulan tersebut mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan pekerja transportasi online.
Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengatakan dokumen usulan itu telah ditandatangani Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.
Menurut Wahrul, penyusunan 11 poin aspirasi tersebut melalui proses diskusi bersama komunitas pengemudi selama kurang lebih tiga bulan. Salah satu poin yang diusulkan adalah pembatasan potongan biaya aplikasi maksimal 8 persen.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan DPRD yang ikut mengawal aspirasi para pengemudi agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
Wahrul berharap langkah Lampung dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam memperjuangkan perlindungan dan kepastian hak pekerja transportasi online.
Ketua Pengemudi Transportasi Online Lampung (Gaspool), Miftahul Huda, juga menyampaikan apresiasi atas dukungan eksekutif dan legislatif. Ia berharap aspirasi tersebut menjadi masukan dalam penyusunan Perpres Perlindungan Transportasi Online.
Miftahul mengusulkan agar pola kemitraan pengemudi ke depan dapat diarahkan melalui koperasi. Selain itu, ia meminta penghapusan potongan dan program promosi yang dinilai merugikan pendapatan mitra pengemudi.
Sebelas aspirasi tersebut mencakup sejumlah persoalan, mulai dari batas maksimal potongan aplikasi, penghapusan program promo diskon yang membebani pengemudi, hingga pembentukan wadah kemitraan berbasis koperasi.
Usulan itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi online.(Wanda)
Sri Ningsih Melawan Kabar Penggerebekan
Meski Lebaran Berbeda, MUI Lampung Ajak Umat Tetap Saling Merangkul
150 Ribu Kendaraan Ikuti Gebyar Samsat Lampung, 16 Hadiah Disiapkan
