JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Penghargaan diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026), dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 serta Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD Tahun 2026.
Jihan mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur TPID, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.
“Alhamdulillah, penghargaan ini bukan penghargaan untuk pemerintah provinsi semata, tetapi seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah,” ujar Jihan.
Menurut dia, penghargaan itu tidak boleh berhenti sebagai pencapaian administratif. Hal terpenting adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan pengendalian inflasi, terutama melalui ketersediaan pasokan dan kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Saya berharap penghargaan ini bukan hanya sekadar penghargaan, artinya bisa dirasakan betul-betul manfaatnya oleh masyarakat; bagaimana pasokan dan juga kestabilan harga bisa terkendali di daerah,” katanya.
Selama ini, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan 15 kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk mengendalikan inflasi. Salah satu langkah yang ditempuh ialah menggelar operasi pasar dan pasar murah secara berkala bersama Perum Bulog.
Program tersebut diarahkan untuk menjaga pasokan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Lampung pada Agustus 2026 tercatat sebesar 0,23 persen secara bulanan. Sementara inflasi tahunan mencapai 3,53 persen dan inflasi tahun berjalan sebesar 2,16 persen.
Ke depan, Pemprov Lampung akan melanjutkan upaya stabilisasi harga pangan serta mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Tantangannya, predikat terbaik tersebut bukan sekadar penghargaan di tingkat regional, melainkan harus tercermin dalam daya beli masyarakat dan harga kebutuhan pokok yang tetap terjangkau.(Red)
Budi Dharmawan Resmi Pimpin Pengprov ORADO Lampung
Minta Kejelasan Perkembangan Laporan Berita Bohong Feni Ardilla, Tim Kuasa Hukum Infosos Sambangi Polda
Pemkot Bandar Lampung Raih Penghargaan Program 3 Juta Rumah, Dapat Bantuan Bedah 300 Rumah
