BANDAR LAMPUNG – Bukit di kawasan Perumahan Elite Citra Land terlanjur dikeruk. Namun, persoalan yang ditinggalkan bukan sekadar perubahan bentang alam, melainkan ancaman banjir dan longsor yang menghantui warga di bawahnya.
Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Bandar Lampung mengungkapkan telah menghentikan aktivitas pengerukan bukit tersebut. Alasannya, pengembang belum mengantongi persetujuan lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Disperkim Bandar Lampung, Muhaimin, seusai mengikuti hearing di DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa (3/11/2026).
“Sudah berhenti kok. Kan kita berhentikan. Yang jelas kalau ada aktivitas pengerukan bukit, bukan pematangan lahan mereka, itu melanggar,” tegas Muhaimin.
Menurut dia, aktivitas pengerukan tidak boleh dilanjutkan sebelum pengembang memenuhi persyaratan lingkungan, termasuk memperoleh persetujuan dari warga yang bermukim di bawah kawasan bukit.
Muhaimin mengatakan, persoalan ini sebenarnya bukan kali pertama dibahas. Dalam hearing sebelumnya di Komisi III DPRD Bandar Lampung, persoalan belum adanya persetujuan lingkungan juga telah mencuat.
Namun, penghentian aktivitas pengerukan saja belum cukup menjawab kekhawatiran warga. Sebab, persoalan utamanya menyangkut keselamatan permukiman yang berada di bawah bukit.
Muhaimin bahkan mengingatkan potensi bencana jika bukit terus diratakan tanpa perencanaan sistem drainase yang memadai.
Bukit tersebut memiliki kontur lereng. Ketika dikeruk, arah aliran air hujan berpotensi berubah. Jika tidak dikelola dengan benar, air bisa mengalir ke permukiman warga.
“Mereka kami minta merubah site plan. Bukit yang dikeruk itu ada lereng, airnya mau diarahkan ke mana? Di bawahnya ada permukiman warga. Ini berbahaya, bisa banjir dan longsor,” ujarnya.
Warga Menanggung Risiko, Pengembang Mengubah Bukit
Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Mereka menduga material hasil pengerukan bukit digunakan untuk menimbun bagian lain di dalam kawasan proyek perumahan.
Di sisi lain, warga yang tinggal di bawah kawasan tersebut justru harus menghadapi risiko perubahan aliran air dan kemungkinan longsor.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku cemas dengan aktivitas pengerukan tersebut.
“Penggerusan bukit itu sangat membahayakan. Dampaknya nanti banjir buat kampung kami yang di bawah Citra Land,” keluhnya.
Kecemasan semakin besar karena musim hujan mulai mendekat. Warga mengaku tidak melihat saluran air yang memadai untuk menampung limpasan air dari kawasan perumahan.
“Kalau timbunannya longsor, terus air hujan dari arah perumahan mau mengalir ke mana? Tidak ada saluran air. Kampung kami di bawah Citra Land pernah banjir. Kami lebih khawatir sekarang karena bukitnya diratakan,” tandasnya.
Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Sejauh mana pengembang memperhitungkan dampak perubahan kontur tanah? Bagaimana sistem drainase dirancang? Dan siapa yang akan bertanggung jawab jika aktivitas pembangunan itu kelak memicu banjir atau longsor?
Pemerintah kota kini dituntut tidak berhenti pada penghentian pengerukan. Pengawasan lapangan, evaluasi site plan, pemeriksaan dokumen lingkungan, hingga jaminan keselamatan warga harus menjadi prioritas.
Sebab, pembangunan perumahan semestinya menghadirkan tempat tinggal yang aman, bukan memindahkan risiko bencana ke halaman rumah orang lain. (Red)




