Oleh: Rustami Alfaroqi, S.H., M.H.
*LEX NOBLE Advocates & Legal Consultants*
BANDAR LAMPUNG — Menjadi pemimpin perguruan tinggi bukan sekadar menduduki jabatan, menjalankan administrasi, atau menentukan siapa yang layak mengisi posisi strategis di bawah kewenangannya. Lebih dari itu, seorang pemimpin dituntut menghadirkan keteladanan melalui keputusan, perilaku, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil.
Pepatah lama, *guru kencing berdiri, murid kencing berlari*, masih relevan untuk menggambarkan pentingnya keteladanan dalam dunia pendidikan. Sikap dan keputusan pimpinan bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga membentuk budaya organisasi, termasuk bagaimana sebuah institusi memperlakukan persoalan integritas, etika, dan dugaan pelanggaran.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam perkembangan penanganan dugaan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila).
Salah satu persoalan yang patut dicermati adalah pengangkatan RF sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi). RF diangkat melalui mekanisme pengusulan Dekan FKIP dan penetapan Rektor Unila.
Ketika RF kemudian menjalani pemeriksaan atas dugaan kekerasan seksual dan diberhentikan sementara dari jabatannya, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana tanggung jawab pimpinan fakultas dalam memastikan kelayakan, integritas, pembinaan, dan pengawasan terhadap pejabat yang diusulkannya?
Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi seseorang sebelum proses pemeriksaan selesai. Namun, menyangkut akuntabilitas kepemimpinan dan tata kelola institusi pendidikan.
### Pengusulan Kaprodi Bukan Sekadar Urusan Administrasi
Dalam mekanisme pengangkatan Ketua Program Studi, Dekan memiliki peran penting sebagai pihak yang mengusulkan calon pejabat akademik, sementara penetapan menjadi kewenangan Rektor.
Artinya, pengusulan bukan sekadar meneruskan nama calon kepada pimpinan universitas. Proses tersebut semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon pejabat memiliki kompetensi, integritas, kemampuan manajerial, serta kelayakan etis untuk memimpin unit akademik.
Karena itu, publik patut mengetahui bagaimana mekanisme penilaian calon Kaprodi diterapkan di lingkungan FKIP Unila.
Apakah sebelum RF diusulkan telah dilakukan penilaian terhadap rekam jejak akademik, kepemimpinan, integritas, dan perilakunya? Kriteria apa yang digunakan? Bagaimana proses penilaian tersebut didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan ini semakin relevan setelah RF diberhentikan sementara dari jabatan Kaprodi berdasarkan keputusan Rektor tertanggal 13 November 2026, selama proses pemeriksaan disiplin berlangsung.
Perlu ditegaskan bahwa pemberhentian sementara bukan merupakan putusan bahwa RF terbukti melakukan pelanggaran. Setiap orang tetap memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan yang objektif, adil, dan sesuai prosedur.
Demikian pula, munculnya laporan dugaan pelanggaran setelah seseorang diangkat menjadi pejabat tidak serta-merta membuktikan bahwa pihak yang mengusulkannya telah melakukan kesalahan.
Namun, perkembangan tersebut semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas seleksi, pembinaan, dan pengawasan pejabat akademik. Sebab, tanggung jawab pimpinan tidak berhenti ketika surat keputusan pengangkatan diterbitkan.
### Keteladanan Diuji Ketika Pejabat Menghadapi Persoalan
Seorang pemimpin tentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara otomatis atas seluruh tindakan bawahannya. Namun, ketika pejabat yang pernah diusulkannya menghadapi dugaan pelanggaran serius, pimpinan memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara objektif.
Penanganan perkara tidak boleh dipengaruhi hubungan kedekatan, kepentingan jabatan, ataupun pertimbangan lain yang bertentangan dengan ketentuan.
Dalam dokumen yang menjadi bahan pemberitaan, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) di bawah kepemimpinan Mamanda Syaputra Ginting disebut telah menyampaikan rekomendasi pada 6 Oktober 2026.
Rekomendasi tersebut mengidentifikasi sejumlah persoalan prosedural pemeriksaan, menguraikan sembilan langkah korektif, serta menawarkan tindak lanjut melalui mekanisme disiplin PNS dan pendampingan hukum.
Selanjutnya, terdapat keterangan mengenai konsultasi pada 16 Oktober 2026 yang menyebut adanya perbedaan pandangan terkait tindak lanjut perkara RF.
Salah satu informasi yang perlu diklarifikasi adalah adanya pertimbangan untuk menerapkan sanksi ringan dengan memperhatikan kelanjutan karier RF. Informasi tersebut tentu belum dapat dianggap sebagai sikap resmi Dekan tanpa konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan.
Namun, apabila benar terdapat perbedaan pandangan, publik berhak mengetahui dasar pertimbangannya.
Apakah perbedaan tersebut berkaitan dengan prosedur pemeriksaan, kecukupan bukti, ketentuan disiplin, atau pertimbangan administratif lainnya?
Kejelasan ini penting agar setiap keputusan benar-benar didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku, bukan pada kedudukan ataupun hubungan seseorang dengan pejabat yang memiliki kewenangan.
Perlindungan terhadap pelapor atau korban, hak terlapor, objektivitas pemeriksaan, dan independensi mekanisme penanganan harus sama-sama dijaga.
### Pencalonan Dekan dan Kesempatan Akademik ke Malaysia
Persoalan lain yang juga membutuhkan penjelasan adalah informasi mengenai pencalonan RF dalam proses pemilihan Dekan serta kesempatan mengikuti kegiatan akademik ke Malaysia.
Kedua kegiatan tersebut tentu tidak serta-merta merupakan pelanggaran. Namun, waktu pelaksanaan, dasar persetujuan, status penugasan, dan hubungannya dengan proses pemeriksaan perlu dijelaskan secara terbuka.
Apabila kegiatan tersebut berlangsung ketika RF sedang menjalani pemeriksaan, bagaimana pimpinan fakultas dan universitas menerapkan prinsip kehati-hatian?
Apakah terdapat ketentuan yang membatasi kegiatan atau pencalonan tersebut? Jika tidak, apa dasar administratif yang digunakan?
Pertanyaan ini bukan untuk menggiring opini bahwa telah terjadi pelanggaran. Sebaliknya, kejelasan diperlukan agar kebijakan terhadap pejabat yang sedang menghadapi pemeriksaan tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda.
Dalam institusi pendidikan, konsistensi penerapan aturan merupakan bagian penting dari integritas kelembagaan.
### Dugaan Perkara Lain, Apakah Ditangani dengan Standar yang Sama?
Selain perkara RF dan MA, perhatian juga perlu diberikan terhadap informasi mengenai dugaan perkara lain yang dikaitkan dengan inisial UA, Y, dan SA di lingkungan FKIP Unila.
Informasi mengenai perkara-perkara tersebut disebut pernah beredar di media sosial. Sejumlah konten yang sebelumnya menjadi rujukan kini dilaporkan tidak lagi dapat diakses.
Hilangnya konten media sosial tentu tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai upaya menutupi suatu perkara. Konten dapat dihapus oleh pengunggah, diturunkan oleh platform, atau tidak tersedia karena berbagai alasan.
Namun, status penanganan informasi tersebut tetap perlu dijelaskan.
Apakah pernah ada laporan resmi? Apakah pimpinan fakultas menerima informasi mengenai dugaan peristiwa tersebut? Jika pernah, langkah apa yang telah dilakukan?
Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa seluruh informasi yang beredar merupakan peristiwa kekerasan yang telah terbukti. Justru klarifikasi diperlukan untuk membedakan informasi yang belum terverifikasi, laporan yang telah diterima, dan perkara yang telah ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi.
Pimpinan fakultas maupun universitas perlu memberikan penjelasan sesuai kewenangannya, dengan tetap menjaga identitas para pihak dan kerahasiaan proses pemeriksaan.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa perhatian terhadap suatu perkara hanya bergantung pada seberapa luas kasus tersebut diperbincangkan.
Setiap laporan harus diperlakukan berdasarkan prosedur dan standar yang sama, tanpa diskriminasi maupun perlakuan istimewa.
### Penanganan Kekerasan Bukan Hanya Tanggung Jawab Satgas
Keberadaan Satgas PPKPT merupakan bagian penting dari sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun, keberadaan Satgas tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pimpinan universitas maupun fakultas sesuai kewenangan masing-masing.
Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk saluran pelaporan dan tindak lanjut.
Karena itu, ketika pimpinan menerima informasi atau laporan mengenai dugaan kekerasan, persoalannya bukan hanya apakah laporan tersebut sudah diteruskan kepada Satgas.
Hal yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut telah direspons, diarahkan melalui mekanisme yang tepat, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks ini, kemungkinan adanya pembiaran atau pengabaian kewajiban tidak boleh disimpulkan secara tergesa-gesa. Penilaiannya harus didasarkan pada bukti mengenai kapan informasi diterima, tindakan yang dilakukan, kewenangan yang dimiliki, serta kewajiban yang seharusnya dijalankan.
Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan tindakan pihak yang dilaporkan, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem kepemimpinan merespons setiap laporan.
### Integritas Tidak Cukup Diucapkan dalam Pidato
Perguruan tinggi selama ini menempatkan integritas sebagai salah satu nilai utama dalam kehidupan akademik.
Dosen dan mahasiswa dituntut menjunjung kejujuran, menghindari plagiarisme, menolak manipulasi penelitian, serta menaati etika dalam menjalankan tugas.
Nilai yang sama semestinya berlaku bagi para pemimpin.
Integritas kepemimpinan tidak hanya tercermin dalam karya ilmiah, prestasi akademik, atau capaian administratif. Integritas juga terlihat dari keputusan pengangkatan pejabat, pencegahan konflik kepentingan, perlakuan yang adil, serta keberanian mengevaluasi kebijakan sendiri.
Seorang pemimpin yang menyerukan integritas seharusnya menunjukkan nilai tersebut melalui tindakan nyata.
Pemimpin yang menghendaki disiplin harus memastikan aturan diterapkan secara konsisten. Pemimpin yang berbicara mengenai keadilan juga harus menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan sesuai ketentuan, tanpa memandang jabatan ataupun kedekatan personal.
Di sinilah keteladanan memperoleh makna yang sesungguhnya.
### Publik Membutuhkan Penjelasan, Bukan Sekadar Pernyataan
Perkembangan perkara RF dan berbagai informasi mengenai dugaan kekerasan di lingkungan FKIP Unila semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh.
Evaluasi dapat dimulai dari mekanisme pengusulan pejabat akademik, dasar penilaian integritas calon, sistem pembinaan dan pengawasan setelah pengangkatan, hingga kejelasan tindak lanjut ketika muncul laporan dugaan pelanggaran.
Dekan dan pimpinan universitas memiliki ruang serta kewenangan masing-masing untuk memberikan penjelasan atas keputusan yang menjadi tanggung jawabnya.
Klarifikasi yang terbuka, proporsional, dan berbasis fakta akan membantu masyarakat memahami apakah prosedur telah dijalankan sebagaimana mestinya. Pada saat yang sama, keterbukaan juga dapat mencegah berkembangnya kesimpulan yang tidak didukung bukti.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang pernah diusulkan dan diangkat menjadi pejabat akademik. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana seorang pemimpin memastikan keputusan pengangkatan dapat dipertanggungjawabkan, menjaga integritas pejabat yang dipimpinnya, serta mengambil langkah yang tepat ketika muncul persoalan.
Sebab, keteladanan seorang pemimpin tidak hanya terlihat dari siapa yang dipilihnya untuk menduduki jabatan, tetapi juga dari keberaniannya mengawasi, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.
Jabatan boleh berakhir, tetapi tanggung jawab kepemimpinan tidak boleh berhenti pada saat surat keputusan ditandatangani.(**)




