Gizi yang Ditinggalkan di Tulang Bawang

Oleh: Herwanda Pratama

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat yang nyaris tak terbantahkan, memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Negara hadir lewat sepiring makanan. Tapi di Kabupaten Tulang Bawang, yang tersaji justru ironi, makanan ada, tapi tak dimakan.

Dalam pemberitaan dan video yang beredar di media sosial, puluhan ompreng menumpuk, utuh, dingin, dan ditinggalkan. Bukan karena siswa kenyang, melainkan karena ragu. Ragu pada rasa. Ragu pada kualitas. Bahkan, mungkin ragu pada keamanan.

Di sinilah persoalan bermula, negara bahkan kabupaten Tulang Bawang terlalu percaya bahwa distribusi adalah keberhasilan. Padahal, dalam urusan pangan, perjalanan tidak berhenti saat makanan tiba di meja. Justru di situlah ujian dimulai.

Menu telur ceplok yang dibiarkan terlalu lama, buah salak yang tampak segar di luar tapi busuk di dalam ini bukan sekadar soal teknis dapur. Ini soal standar. Soal pengawasan. Soal keseriusan menjaga martabat program publik.

Pemerintah tidak boleh sekadar “memberi”. Pemerintah harus memastikan apa yang diberikan layak untuk diterima.

Masalahnya, MBG adalah program besar dengan banyak tangan yang terlibat. Dari pusat hingga daerah, dari perencana hingga pelaksana lapangan seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Dalam rantai panjang itu, satu kelalaian kecil saja bisa mengubah niat baik menjadi pemborosan besar.
Dan ketika makanan tak disentuh, yang terbuang bukan hanya anggaran. Yang ikut hilang adalah kepercayaan.

Anak-anak adalah penerima paling jujur. Mereka tidak peduli program, tidak paham anggaran, apalagi target politik. Mereka hanya tahu satu hal, apakah makanan itu layak dimakan atau tidak. Ketika mereka memilih tidak menyentuhnya, itu adalah kritik paling jujur dan paling telak.

Dan ketika itu terjadi, yang tersisa bukan lagi gizi. Hanya mubazir.(**)