JAKARTA – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Wilayah Jakarta menggelar Rapat Akbar Buruh dan Rakyat Jakarta yang dihadiri ribuan anggota dan elemen masyarakat di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Minggu (22/11/2026).
Dalam rapat akbar tersebut, KPBI-Jakarta menyampaikan sikap kritis terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. KPBI menilai, pengesahan undang-undang tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja, bukan sekadar perubahan regulasi.
KPB mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut, di antaranya penguatan pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pembatasan pekerjaan alih daya, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penguatan hak pekerja perempuan, serta kewajiban perusahaan memberikan salinan perjanjian kerja kepada pekerja.
Namun, KPBI mengingatkan bahwa sejumlah persoalan mendasar masih membutuhkan perhatian pemerintah dan DPR, terutama terkait kepastian hubungan kerja, pengupahan, perlindungan pekerja platform digital, kebebasan berserikat, hak mogok kerja, hingga pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
KPBI menegaskan, pembatasan pekerjaan alih daya sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 98 harus diikuti pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten. Begitu pula pengaturan PKWT yang tidak boleh dijadikan celah bagi perusahaan untuk mempertahankan ketidakpastian status pekerja pada pekerjaan yang bersifat tetap.
Terkait perkembangan ekonomi digital, KPBI juga mendesak pemerintah memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja platform digital, khususnya menyangkut penghasilan layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kejelasan status hubungan kerja.
Dalam aspek pengupahan, KPBI berpandangan bahwa kebijakan upah harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya, bukan semata-mata mempertimbangkan kepentingan investasi dan daya saing usaha.
KPBI juga menekankan pentingnya jaminan kebebasan berserikat dan hak mogok kerja serta menolak segala bentuk intimidasi, pemberangusan serikat pekerja, dan PHK sepihak.
Salah satu perhatian utama KPBI pascapengesahan UU Nomor 27 Tahun 2026 adalah penyusunan aturan pelaksana. KPBI mencatat terdapat pekerjaan rumah pemerintah untuk menyelesaikan 59 Peraturan Pemerintah dan sekitar 15 Peraturan Menteri dalam waktu satu tahun.
KPBI menyatakan akan mengawal proses penyusunan aturan turunan tersebut serta mendorong Kementerian Ketenagakerjaan membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi serikat pekerja.
Selain itu, KPBI menyatakan dukungan terhadap pengawalan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang diharapkan dapat mengambil tindakan tegas terhadap berbagai pelanggaran hak normatif pekerja.
Sementara itu, Ketua Harian Jaringan Nasional Indonesia (Jarnas.Indo), Adhi Wibowo, menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Rapat Akbar Buruh dan Rakyat Jakarta yang digelar KPBI.
Menurut Adhi, kegiatan tersebut merupakan bagian dari ruang demokrasi masyarakat pekerja untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak-hak normatif, sekaligus mengawal kebijakan negara yang berkaitan langsung dengan kehidupan kaum buruh.
“Jarnas.Indo mendukung ruang-ruang perjuangan dan konsolidasi masyarakat pekerja seperti yang dilakukan KPBI. Rapat akbar ini bukan sekadar kegiatan berkumpul, tetapi menjadi ruang menyampaikan aspirasi, membangun solidaritas, dan memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan benar-benar berpihak pada perlindungan manusia yang bekerja,” ujar Adhi Wibowo.
Ia menambahkan, pengesahan undang-undang tidak boleh menjadi akhir dari perjuangan kaum buruh. Justru, tahapan implementasi dan penyusunan aturan turunannya harus mendapat perhatian bersama agar tidak mengabaikan kepentingan pekerja.
“Jarnas.Indo mendorong pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi yang sungguh-sungguh dengan serikat buruh dalam penyusunan peraturan pelaksana. Buruh harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan kebijakan yang menyangkut masa depan dan kesejahteraannya,” tegasnya.
Adhi juga menilai bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan perusahaan, tetapi merupakan bagian dari persoalan keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam menjamin kehidupan masyarakat yang layak.
Karena itu, Jarnas.Indo berharap konsolidasi antara organisasi buruh, masyarakat sipil, dan berbagai elemen rakyat dapat terus diperkuat untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.
Menutup pernyataannya, KPBI-Jakarta menegaskan bahwa keberhasilan sebuah undang-undang ketenagakerjaan tidak diukur dari banyaknya pasal yang disahkan, melainkan dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menghadirkan pekerjaan layak, upah adil, kepastian hubungan kerja, perlindungan sosial, serta kebebasan pekerja dalam berorganisasi dan memperjuangkan haknya.(**)




