Bandar Lampung – Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menilai tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 sebagai persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024, target PAD Lampung ditetapkan sebesar Rp 5,1 triliun. Namun, data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan realisasi PAD hanya mencapai Rp 3,3 triliun, turun dari Rp 3,7 triliun pada tahun 2023, dengan selisih sekitar Rp 400 miliar.
Munir, yang juga anggota DPRD Lampung dari Fraksi PKB, menegaskan bahwa PAD merupakan sektor krusial dalam pembangunan daerah.
“Persoalan tidak tercapainya target PAD ini sangat serius karena berkaitan dengan jantung kehidupan Pemprov Lampung. Ini adalah tanggung jawab dan pekerjaan rumah (PR) bersama,” ujarnya dalam wawancara, Jumat (31/1/2025).
Ia menambahkan bahwa permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov Lampung, tetapi juga melibatkan Forkopimda, sektor swasta, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dorong Komitmen Perusahaan dan Optimalisasi OPD
Munir menyoroti pentingnya peran perusahaan dalam mendukung PAD.
“Semua perusahaan, terutama perusahaan besar, harus diajak duduk bersama untuk membangun komitmen ini. Mereka harus taat dalam membayar kewajibannya kepada pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong Pemprov Lampung untuk mengambil langkah konkret guna memastikan target PAD 2025 dapat tercapai.
“Jika perlu, Gubernur harus memberikan target khusus kepada setiap OPD, terutama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) yang bertanggung jawab atas perencanaan, pendapatan, dan pengelolaan keuangan daerah. Bapenda juga harus menyusun perencanaan yang lebih matang,” ungkapnya.
Munir berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. (Ridho)
