Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menyatakan dukungan penuh terhadap Instruksi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menetapkan harga dasar singkong Rp 1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen.
Menurut Fauzi, langkah tegas gubernur tersebut merupakan jawaban atas keresahan petani yang selama ini tertekan akibat permainan harga pasar dan dominasi pengusaha pabrik tapioka.
“Instruksi Gubernur adalah langkah tepat dan tegas di tengah resahnya petani. Oleh karena itu, para pengusaha pabrik tapioka agar segera menindaklanjutinya. Kalau mereka nggak patuh, jangan ragu-ragu pemerintah provinsi memberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” tegas Fauzi, Selasa (06/05/2025).
Lebih lanjut, Fauzi meminta agar Pemerintah Provinsi Lampung segera membentuk tim pengawasan khusus untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan di lapangan. Menurutnya, keberadaan tim pengawas penting agar tidak ada lagi praktik curang yang merugikan petani.
“Sudah terlalu lama petani singkong berada di posisi lemah. Sekarang waktunya negara hadir secara konkret dan berpihak. OPD terkait juga wajib menindaklanjuti instruksi gubernur dengan segera melakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan,” katanya.
Selain mendesak pengawasan di daerah, Fauzi juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa impor produk tapioka menjadi ancaman serius bagi harga singkong lokal. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk segera mempercepat penerbitan aturan larangan dan pembatasan impor tapioka.
“Impor hanya akan menekan harga petani. Kalau kita ingin membangun kedaulatan pangan dan industri lokal, larangan dan pembatasan impor wajib dikawal agar segera diterbitkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Fauzi menegaskan, perlindungan terhadap petani singkong bukan hanya tanggung jawab daerah, tetapi juga kewajiban negara untuk memastikan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.(Rdo)
Wagub Jihan Nurlela Ikuti Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP Tahun 2025 oleh Ketua KPK
Pandawa Lampung dan KWRI Bandar Lampung Ikut Bela Palestina Jilid III
Gaji Guru Honorer Tak Kunjung Cair, PHGM Mengadu ke DPRD Bandar Lampung
