Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal transparansi penggunaan anggaran pendidikan di daerah. Hal ini sejalan dengan visi besar program Asta Cita Presiden yang juga menjadi prioritas Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, menekankan bahwa pendidikan adalah pilar utama pembangunan daerah. Namun ia mengingatkan, anggaran pendidikan yang besar setiap tahunnya tidak boleh sekadar habis, melainkan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami minta sekolah-sekolah lebih transparan dalam penerimaan maupun pemanfaatan pendanaan,” tegas Elly, Kamis (21/8/2025).
Elly menjelaskan, salah satu kebijakan penting adalah penghapusan uang komite yang sebelumnya banyak dipersoalkan publik. Untuk menutup biaya tersebut, Pemprov Lampung telah menganggarkan lebih dari Rp100 miliar per tahun bagi SMA, SMK, dan SLB Negeri, sehingga tidak ada lagi pungutan kepada orang tua siswa.
“Kebijakan ini bukan keputusan instan, tapi melalui kajian mendalam oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya jelas, meringankan beban orang tua sekaligus memastikan dana pendidikan dipergunakan tepat sasaran,” ujarnya.
Komisi V DPRD Lampung juga menegaskan akan terus mengawasi jalannya program dan alokasi anggaran pendidikan agar tidak disalahgunakan.
“Kami mendukung penuh program Asta Cita. Tapi transparansi dan akuntabilitas sekolah mutlak diperlukan, supaya mutu pendidikan di Lampung benar-benar meningkat,” pungkas Elly.(Rdo)
Walikota Bandar Lampung Temukan Perusahaan Tutup Aliran Sungai
Serap Aspirasi Warga, Gubernur Mirza Perbaiki Jalan Provinsi Ruas Wates-Metro
DPRD Desak Buka Nama 85 PTK Rp3,6 Miliar
