Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lampung Utara menyusul beredarnya video menu makanan yang diduga tidak layak konsumsi.
Anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Lampung Utara, Mikdar Ilyas, menyesalkan peristiwa tersebut. Ia menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas generasi muda, sehingga pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
“Tujuan MBG adalah menghadirkan makanan sehat dan bergizi untuk anak-anak. Kalau ada temuan seperti ini, tentu harus dievaluasi secara serius,” ujarnya.Rabu (14/1/2026).
Mikdar mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sistem pengawasan dapur SPPG, termasuk standar operasional dan distribusi bahan pangan.
Menurutnya, struktur pengawasan yang dimiliki BGN seharusnya mampu mendeteksi persoalan sejak dini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Ia juga mengingatkan pengelola dapur agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Jika ditemukan unsur kesengajaan dalam penyajian makanan yang tidak layak, DPRD mendukung pemberian sanksi tegas hingga penutupan dapur.
“Ini menyangkut kesehatan anak-anak. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap program MBG justru menurun karena kelalaian,” tegasnya.
DPRD berharap kasus tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar program pemenuhan gizi tetap berjalan optimal dan tepat sasaran, baik di Lampung Utara maupun daerah lainnya di Provinsi Lampung.(Wanda)
65 Tahun Pramuka, Lampung Menghidupkan Kembali Semangat Pengabdian
Bunda PAUD Lampung Dorong Penguatan Karakter Anak
Ketua DPRD Lampung Hadiri Musrenbang 2025, Tegaskan Fondasi Menuju Indonesia Emas
