DPRD Bandar Lampung Ingatkan Utang Proyek PU Jangan Ganggu Kualitas Pembangunan

Bandar Lampung – DPRD Kota Bandar Lampung melalui Komisi III melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai bagian dari persiapan penyusunan APBD 2026. Evaluasi tersebut menyoroti realisasi anggaran tahun 2025 serta sejumlah kewajiban yang masih harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi, menyampaikan bahwa realisasi anggaran Dinas PU tahun 2025 mencapai sekitar 89 persen dari total pagu anggaran Rp599 miliar. Dari jumlah tersebut, terealisasi sekitar Rp436 miliar, sementara terdapat kewajiban pembayaran sekitar Rp167 miliar yang akan dibebankan pada APBD 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
“Realisasi anggaran memang cukup tinggi, tetapi masih ada kewajiban yang harus diselesaikan pada APBD 2026. Ini harus diatur dengan baik supaya program pembangunan tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam evaluasi tersebut, Komisi III juga menyoroti beberapa bidang utama di lingkungan Dinas PU, antara lain Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya. DPRD menilai sejumlah pekerjaan yang mengalami pergeseran atau melewati tahun anggaran harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali.
Selain itu, DPRD juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek serta kinerja para kontraktor.
Agus menegaskan bahwa percepatan proses lelang harus menjadi perhatian sejak awal tahun agar pekerjaan pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran yang berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan.
“Proses lelang sebaiknya sudah dimulai pada Februari hingga maksimal April. Jangan sampai pelaksanaan proyek baru efektif berjalan pada pertengahan hingga akhir tahun, karena hal itu bisa berdampak pada kualitas pekerjaan,” tegasnya.
Komisi III berharap evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan perencanaan, pengawasan, serta kualitas pembangunan infrastruktur di Bandar Lampung. (Red)