Bandar Lampung — Upaya mengurangi risiko banjir di Kota Bandar Lampung terus menjadi perhatian berbagai pihak. Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mendorong percepatan program pembuatan lubang biopori sebagai salah satu langkah nyata mengantisipasi genangan air di wilayah perkotaan.
Agus menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Lampung yang menganggarkan pembuatan 1.000 lubang biopori di Kota Bandar Lampung pada tahun 2026. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya konservasi lingkungan yang dapat membantu mempercepat penyerapan air hujan.
Meski demikian, ia menilai penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta instansi terkait lainnya agar program tersebut berjalan efektif.
“Kami berharap semua pihak bisa duduk bersama, baik Pemkot Bandar Lampung, pemerintah provinsi, maupun Balai Besar. Masalah banjir ini harus diselesaikan secara menyeluruh melalui kolaborasi,” ujar Agus usai kegiatan PIP-WK di Gunung Terang, Bandar Lampung, Kamis (12/3/2026).
Berdasarkan kajian Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung idealnya membutuhkan sekitar 20.000 hingga 50.000 lubang biopori agar mampu menekan risiko banjir secara signifikan. Sementara itu, program 1.000 lubang biopori yang direncanakan tahun ini masih menjadi tahap awal.
Agus juga mengungkapkan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai integrasi program tersebut akan segera dilakukan setelah masa cuti Lebaran. Komisi III DPRD berencana melakukan koordinasi intensif untuk mempercepat langkah penanganan banjir di kota ini.
Terkait pembiayaan, ia menyebut anggaran drainase dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 telah disepakati sebelumnya. (Suf)





