PTPN IV Gandeng Kejati Sumsel, Jaga Operasional Perusahaan Tetap Taat Hukum

 

PALEMBANG – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional VII memperkuat komitmen menjalankan bisnis perkebunan yang profesional dan taat hukum. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Aula Kejati Sumatera Selatan, Rabu (11/11/2026), menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara badan usaha milik negara (BUMN) dan institusi penegak hukum.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan hukum bagi perusahaan, sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkebunan.

Region Head PTPN IV Regional VII, Denny Ramadhan, mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan yang pertama dilakukan PTPN IV Regional VII dengan Kejati Sumatera Selatan.

Menurutnya, kerja sama ini merupakan tindak lanjut arahan Direksi PTPN setelah sebelumnya terjalin kolaborasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti di tingkat regional, tetapi dapat ditindaklanjuti hingga Kejaksaan Negeri dan manajer kebun. Dengan begitu, dukungan hukum bisa menjangkau langsung unit-unit operasional perusahaan,” ujarnya.

Denny menjelaskan, PTPN telah melakukan transformasi organisasi pada 2023 melalui pembentukan subholding yang mengelola berbagai lini bisnis perkebunan.

Saat ini, PTPN IV Regional VII mengelola perkebunan kelapa sawit di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Khusus di Sumatera Selatan, operasional perusahaan mencakup enam kebun dan dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, hingga Empat Lawang.

Ia menegaskan, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian target produksi dan produktivitas, tetapi juga dari kemampuan memastikan seluruh keputusan dan aktivitas bisnis berjalan sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, pendampingan, pertimbangan, serta masukan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengambilan keputusan perusahaan.

PTPN IV Regional VII juga menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan kerja sama secara terbuka dan berkelanjutan, termasuk menyediakan data maupun dokumen yang diperlukan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Nurcahyo J.M., menyampaikan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu bidang strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Selain menggerakkan aktivitas ekonomi, sektor perkebunan juga berperan dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pengelolaan sektor tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan hukum. Mulai dari persoalan aset pertanahan, hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, pengadaan barang dan jasa, hingga potensi sengketa perdata dan tata usaha negara.

Melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dapat memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada perusahaan negara sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Nurcahyo menjelaskan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran dalam membantu memitigasi risiko hukum, memberikan kepastian hukum, serta mencegah munculnya persoalan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional perusahaan.

Ia juga mengapresiasi kepercayaan PTPN IV Regional VII dalam membangun kerja sama kelembagaan dengan Kejati Sumatera Selatan.

Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, sekaligus memperkuat pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum dalam pengelolaan perusahaan.

Melalui kerja sama ini, PTPN IV Regional VII berharap pengelolaan perkebunan dapat berjalan semakin profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Kolaborasi tersebut juga diharapkan tidak sekadar menjadi kesepakatan di atas kertas, tetapi hadir sebagai dukungan nyata bagi keberlanjutan usaha perusahaan, masyarakat, dan negara.(Rls)