Campak Meluas, Dinkes Kehilangan Arah?

 

BANDAR LAMPUNG – Ledakan kasus suspek campak di Provinsi Lampung mulai menyerupai alarm darurat. Sebanyak 591 warga tercatat sebagai suspek hingga akhir Maret 2026, namun respons Dinas Kesehatan Provinsi Lampung justru dinilai belum menunjukkan kegentingan situasi.

Sorotan tajam mengarah ke Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Edwin Rusli, yang dianggap belum mengambil langkah cepat dan terukur di tengah potensi penyebaran yang kian meluas di delapan kabupaten/kota.

Ketua Umum Garuda Berwarna Nusantara, Johan Syahril, secara terbuka mengkritik sikap tersebut. Ia mengingatkan bahwa campak bukan penyakit sepele dan dapat berujung komplikasi serius hingga kematian jika penanganannya lambat.
“Jangan tunggu korban bertambah baru bergerak. Ini bukan situasi biasa,” tegas Johan.

Kekhawatiran serupa juga datang dari DPRD Lampung. Anggota Komisi V, Budhi Condrowati, menilai kondisi ini diperparah oleh rendahnya cakupan imunisasi yang baru mencapai sekitar 80 persen, jauh di bawah target nasional 95 persen.

Menurutnya, persoalan bukan hanya pada angka, tetapi pada pendekatan yang belum menyentuh akar masalah. Masih banyak orang tua menolak imunisasi karena takut efek samping, sementara sosialisasi dinilai belum maksimal.
“Dinkes tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang. Harus jemput bola, turun langsung, dan beri pemahaman yang benar,” ujarnya.

Situasi ini memperlihatkan potensi kegagalan mitigasi dini. Tanpa langkah agresif seperti distribusi vaksin yang masif, edukasi publik yang intensif, serta investigasi lapangan di wilayah rawan, penyebaran campak dikhawatirkan akan semakin tak terkendali.

Hingga berita ini diturunkan, Edwin Rusli belum memberikan keterangan resmi meski telah dihubungi. Sikap diam ini justru menambah tanda tanya publik, apakah Dinkes benar-benar siap menghadapi ancaman wabah, atau masih terjebak dalam pola kerja reaktif di tengah krisis yang kian nyata?. (Red)