Bandar Lampung — Aktivitas perikanan di perairan Teluk Lampung tampak bergairah. Kapal-kapal melaut, distribusi berjalan cepat. Namun di balik geliat itu, terselip praktik yang kini menjadi sorotan, transaksi jual beli ikan yang dilakukan di tengah laut, tanpa melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) resmi.
Praktik ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung bersama Dinas Kelautan dan Perikanan saat evaluasi kinerja 2025. Legislator menilai pola tersebut berpotensi membuat retribusi jasa usaha tidak tercatat dan tidak masuk ke kas daerah.
Ketua Komisi II, Agusman Arief, menyebut transaksi di tengah laut membuat pemerintah kehilangan kendali administratif atas hasil tangkap.
“Ketika kapal sandar, transaksi sudah selesai. Pemerintah tidak punya ruang menarik retribusi karena tidak ada pelelangan resmi,” ujarnya.
Sejumlah nelayan mengakui alasan efisiensi menjadi pertimbangan utama. Dengan menjual langsung kepada kapal penampung di laut, mereka tidak perlu kembali ke pelabuhan untuk proses bongkar muat dan lelang.
Selain menghemat waktu, praktik itu juga mengurangi konsumsi bahan bakar. Dalam kondisi harga dan ketersediaan solar yang fluktuatif, efisiensi menjadi faktor krusial bagi nelayan.
Namun dari sisi tata kelola, pola ini memunculkan celah. Tanpa pencatatan resmi di TPI, pemerintah kesulitan memverifikasi volume produksi riil serta menghitung potensi retribusi yang semestinya dipungut.
Jika diasumsikan satu kapal membawa 5–15 ton hasil tangkap dan terdapat belasan kapal aktif setiap hari, maka ratusan ton ikan berputar tanpa jejak administrasi daerah.
Secara normatif, pemerintah daerah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menyederhanakan jenis retribusi menjadi Retribusi Jasa Usaha.
Namun di tingkat kota, belum ada Peraturan Daerah (Perda) spesifik yang mengatur kewajiban pelelangan hasil tangkap melalui TPI resmi. Tanpa regulasi teknis dan mekanisme pengawasan terpadu dengan otoritas pelabuhan, penarikan retribusi sulit dilakukan.
“Kalau belum ada payung hukum kuat, posisi kita lemah. Kita tidak bisa memaksa,” kata Agusman.
–TPI yang Kurang Optimal–
Fasilitas TPI milik pemerintah kota dinilai belum menjadi pusat transaksi utama. Kontribusi ke kas daerah lebih banyak berasal dari sewa kios, bukan dari aktivitas lelang yang semestinya menjadi sumber utama pendapatan sektor perikanan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan aset daerah dan strategi peningkatan PAD berbasis potensi kelautan.
Komisi II berencana mendorong penyusunan Perda Pengelolaan Pelelangan Ikan sebagai perda inisiatif. Selain itu, studi banding ke daerah pesisir seperti Indramayu dan Serang disebut akan dilakukan untuk mempelajari tata kelola yang lebih ketat dan terintegrasi.
Penguatan regulasi saja dinilai tidak cukup. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif bagi nelayan, modernisasi sistem lelang (termasuk digitalisasi), serta koordinasi lintas kewenangan dengan otoritas pelabuhan dan provinsi.
Di tengah potensi besar sektor perikanan, Bandar Lampung dihadapkan pada pilihan: membiarkan praktik senyap terus berlangsung, atau membangun sistem yang mampu menyeimbangkan kepentingan nelayan dan kebutuhan pendapatan daerah.
terpisah saat dihubungi melalui telepon, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bandar Lampung, Aldo mengaku sedang menjalankan ibadah umroh di tanah suci.
“Nanti saya hubungi lagi yaa, soalnya lagi umroh, ” kata dia. (Wanda)
Warga Kota Metro Desak Perbaikan Jalan Patimura, DPRD Lampung Minta Jadi Prioritas Anggaran
Merawat Tradisi, Warga Tanjungraya Semarakkan Maulid Nabi dengan Pawai Kembang Telor
Dari Tangan Petani, Harapan Baru untuk Hutan Lampung Mulai Tumbuh
