Mesuji — Retakan dan kebocoran pada proyek irigasi gantung di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Rawajitu, Mesuji, menjadi ujian serius bagi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung. Proyek bernilai Rp97,8 miliar itu baru rampung pada 2023, namun kini sudah menunjukkan kerusakan di sejumlah titik.
Sorotan publik menguat setelah ditemukan retakan struktur, kebocoran saluran, hingga besi penyangga yang mulai berkarat. Kondisi ini memicu pertanyaan tentang mutu pekerjaan dan pengawasan proyek sejak awal.
Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, turun langsung meninjau lokasi pada Selasa (5/5/2026). Namun pernyataannya “nanti diperbaiki” justru memantik kritik. Warga menilai respons tersebut tidak menjawab persoalan mendasar dari kerusakan dini proyek bernilai besar itu.
“Kalau baru dua-tiga tahun sudah rusak, berarti ada yang salah dari awal,” ujar seorang warga di sekitar lokasi.
Ia menegaskan masyarakat membutuhkan irigasi yang benar-benar berfungsi, bukan sekadar perbaikan sementara.
Di lapangan, tim BBWS melakukan penanganan pada sejumlah titik retakan dan kebocoran. Alat berat juga diturunkan untuk menormalisasi saluran pembuang primer (SPP) yang dipenuhi gulma. BBWS mengklaim uji pompa menunjukkan air dapat mengalir dengan debit besar ke area persawahan.
Namun langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar masalah.
Publik mempertanyakan penyebab utama kerusakan pada jaringan irigasi sepanjang 93 kilometer yang mencakup saluran sekunder, kolektor, hingga sub-sekunder.
Sorotan semakin tajam setelah Kejaksaan Tinggi Lampung sebelumnya menemukan indikasi kekurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Potensi kerugian negara disebut mencapai Rp14,3 miliar dan masih berpeluang bertambah.
Hingga kini, BBWS belum memaparkan secara rinci penyebab kerusakan maupun pihak yang bertanggung jawab. Minimnya penjelasan ini memicu dugaan adanya persoalan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan proyek.
Bagi masyarakat Mesuji dan Tulang Bawang, persoalan ini bukan sekadar soal perbaikan teknis. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas, agar proyek bernilai hampir Rp100 miliar itu benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar meninggalkan retakan.(Wanda)
Apresiasi Kinerja BPKAD, Pj. Gubernur Lampung Dorong Inovasi dan Peningkatan SDM
DPRD Lampung Dorong Pergub Perlindungan Guru, Legislator Soroti Ancaman Kriminalisasi Tenaga Pendidik
Ketua DPRD Lampung Hadiri Pelantikan Pemuda Bali Bersatu
