DPRD Lampung Dukung Kebijakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk Pendidikan Lebih Adil

 

 

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memberikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam meningkatkan keadilan di sektor pendidikan. Sejumlah kebijakan yang mendapat dukungan penuh meliputi larangan menahan ijazah siswa, pencegahan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), serta penghapusan kewajiban study tour yang dinilai membebani orang tua.

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, menegaskan bahwa langkah gubernur sangat tepat untuk melindungi hak siswa dan orang tua.

“Kami sepakat dengan kebijakan ini. Larangan menahan ijazah siswa adalah keputusan yang tepat karena pendidikan harus dihargai tanpa hambatan administrasi,” ujar Budhi, Senin (24/2/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana PIP agar benar-benar sampai ke siswa yang membutuhkan.

“Pemotongan dana PIP yang seharusnya menjadi bantuan bagi siswa kurang mampu harus dihentikan. Dana ini harus digunakan untuk mendukung pendidikan mereka,” tambahnya.

Terkait study tour, Budhi berharap agar sekolah bisa merancang kegiatan ekstrakurikuler yang lebih bijak sehingga tidak menambah beban ekonomi keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang tidak mematuhi instruksi gubernur.

“Gubernur meminta kami untuk mengambil langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Semua pihak harus mematuhi kebijakan agar tidak ada lagi praktik yang merugikan siswa dan orang tua,” kata Thomas.

Sebagai upaya peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah, Disdikbud Lampung juga akan mengadakan uji kompetensi bagi kepala sekolah guna memastikan adanya inovasi dan perbaikan sistem pendidikan di provinsi ini.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pendidikan di Lampung semakin adil dan berkualitas bagi seluruh siswa. (**)