Dua Belas Tahun WTP, Lampung Terus Rawat Kepercayaan Publik

Bandar Lampung – Di balik angka-angka laporan keuangan dan proses audit yang panjang, tersimpan komitmen besar Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjaga amanah masyarakat. Komitmen itu kembali mendapat pengakuan setelah Pemprov Lampung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian ini terasa semakin istimewa karena menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut. Bagi pemerintah daerah, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cerminan dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dari tahun ke tahun.
“Ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, melainkan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang memiliki komitmen yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Menurut Marindo, setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah sejatinya adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, opini WTP menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Ia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi hal yang paling berharga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar mendapatkan WTP, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan yang terus memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan.

Menurut Mirza, raihan WTP selama 12 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa budaya akuntabilitas telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan di Lampung.

“Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan semangat seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah masyarakat. Kami ingin memastikan setiap program pembangunan berjalan dengan baik dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga Lampung,” ujarnya.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan, capaian WTP ke-12 menjadi pengingat bahwa tata kelola keuangan yang baik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik dan memastikan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Lampung. (**)