Bandar Lampung – Transparansi menjadi kata kunci dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung. Satgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung tengah menyiapkan surat edaran yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG mengumumkan kandungan gizi dan harga setiap menu yang disajikan kepada masyarakat.
Kebijakan ini diambil agar publik tidak hanya mengetahui makanan yang diterima para siswa, tetapi juga dapat melihat apakah anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan menu yang bergizi dan berkualitas.
Ketua Satgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan konsep surat edaran tersebut telah disusun dan kini tinggal menunggu proses finalisasi.
“Pada prinsipnya kami menghimbau pengelola dapur untuk transparan. Kandungan gizi dan harga setiap item makanan harus disampaikan kepada masyarakat,” kata Saipul, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh sekadar dipandang sebagai kegiatan membagikan makanan. Program ini memiliki tujuan besar, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting.
Karena itu, keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas makanan yang disajikan.
“Kalau kandungan gizinya tidak mencukupi, tentu tujuan program untuk meningkatkan status gizi anak-anak akan sulit tercapai,” ujarnya.
Selain mendorong transparansi, Satgas juga mengarahkan agar seluruh dapur MBG mengutamakan pembelian bahan pangan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, maupun lembaga ekonomi desa. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan efek berganda, di mana program pemerintah tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
Saipul mengungkapkan, saat peluncuran program sebelumnya telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara delapan BUMDes dan dua koperasi dengan pengelola dapur MBG sebagai mitra penyedia bahan pangan.
Di tengah munculnya isu penghentian operasional dapur MBG, ia memastikan program masih berjalan normal. Hingga kini belum ada petunjuk teknis terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penataan ulang penerima manfaat maupun penghentian operasional secara menyeluruh.
“Kalau ada informasi semua dapur akan dihentikan sementara, itu tidak benar. Program masih berjalan seperti biasa. Penyesuaian baru dilakukan setelah ada juknis resmi dari BGN,” tegasnya.
Berdasarkan data Satgas, saat ini terdapat 1.159 dapur MBG yang masih beroperasi di Lampung. Sementara 360 dapur lainnya masih dalam proses pembangunan. Penghentian operasional hanya dilakukan terhadap dapur yang mengalami persoalan tertentu, bukan secara menyeluruh.
Bagi Satgas MBG Lampung, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif. Keterbukaan mengenai kandungan gizi dan harga menu menjadi cara untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan anak dan kesejahteraan masyarakat.(Wil)
DPRD Lampung Himbau Pemangkasan Anggaran Jangan Hapus Bantuan Sosial
Darah untuk Sesama, Suara untuk Korban: IKWI Lampung Rayakan HUT ke-64 dengan Aksi Sosial dan Diskusi KDRT
Lurah Tanjung Karang Barat Diduga Halangi Kaling Sukajawa 1 Perpanjang SK, Ada Apa?
