BANDAR LAMPUNG – Anggaran daerah bukan sekadar deretan angka dalam dokumen pemerintahan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat terhadap jalan yang lebih baik, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta lingkungan kota yang semakin tertata.
Karena itu, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kota Bandar Lampung mengusulkan RAPBD 2027 sebesar Rp2,841 triliun. Rancangan anggaran tersebut disampaikan Wali Kota Eva Dwiana dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (16/9/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan mencapai Rp2,841 triliun. Komposisinya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,164 triliun, pendapatan transfer Rp1,55 triliun, serta penerimaan pembiayaan Rp126,856 miliar.
Sementara itu, dari sisi belanja, pemerintah mengalokasikan Rp2,324 triliun untuk belanja operasi, Rp305,606 miliar untuk belanja modal, dan Rp95,25 miliar untuk belanja tidak terduga.
Adapun pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp115,45 miliar, yang dialokasikan untuk penyertaan modal dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Besarnya postur anggaran tersebut menempatkan DPRD pada posisi strategis dalam mencermati setiap rencana alokasi. Pembahasan tidak hanya menyangkut kesesuaian angka, tetapi juga efektivitas program dan manfaat yang akan diterima masyarakat.
Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, pelayanan publik, hingga lingkungan hidup menjadi sejumlah prioritas pembangunan yang disampaikan pemerintah kota.
DPRD memiliki tanggung jawab memastikan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kebutuhan masyarakat perkotaan semakin kompleks. Persoalan jalan lingkungan, drainase, banjir, pengelolaan sampah, hingga pemerataan pelayanan dasar membutuhkan perhatian serius dalam kebijakan anggaran.
Di sisi lain, besarnya belanja operasi juga perlu diimbangi dengan efektivitas belanja modal agar pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik mendapatkan ruang yang memadai.
Melalui pembahasan RAPBD, DPRD dapat memberikan masukan, mencermati prioritas belanja, serta mengawal agar penggunaan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan RAPBD 2027 tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disahkan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga.
DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan terus memperkuat sinergi dalam menyempurnakan rancangan anggaran tersebut. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang konsisten, APBD diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung.(ADV)





