BANDAR LAMPUNG – DPRD Kota Bandar Lampung mulai mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan penataan jaringan telekomunikasi agar lebih tertib, aman, dan selaras dengan tata ruang kota.

Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa (29/9/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi.

RDP tersebut melibatkan jajaran pimpinan dan anggota Pansus, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta sejumlah pemangku kepentingan di bidang telekomunikasi.

Infrastruktur pasif telekomunikasi mencakup berbagai sarana pendukung jaringan, seperti tiang, jalur kabel, dan saluran utilitas. Keberadaan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan konektivitas masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital.

Baca Juga  Kecamatan Sukarame Ditunjuk Jadi Lokasi Program Makan Gratis untuk Siswa SD dan SMP

Namun, pembangunan jaringan telekomunikasi juga membutuhkan pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu ketertiban, keselamatan, maupun keindahan lingkungan perkotaan.

Melalui pembahasan Raperda ini, DPRD bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berupaya menghimpun masukan untuk menyempurnakan materi regulasi sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Penataan yang terencana diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lebih terintegrasi, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan sarana pendukung jaringan di wilayah Kota Bandar Lampung.

Meski demikian, ketentuan teknis yang akan diterapkan masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut serta penetapan resmi Raperda menjadi peraturan daerah.(Suf)

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan