BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar mengejar serapan anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Senin (20/7/2026).
Mirza mengapresiasi masukan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan legislatif merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan dan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD sehingga Pemprov Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Namun, Mirza mengingatkan predikat WTP bukan tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah. Lebih penting dari itu adalah memastikan anggaran benar-benar mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, efektivitas APBD harus dilihat dari capaian indikator pembangunan daerah. Pada 2025, ekonomi Lampung tumbuh 5,28 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,98, angka kemiskinan turun menjadi 9,66 persen, inflasi tercatat 1,25 persen atau terendah kedua secara nasional, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,21 persen.
Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, Mirza mengakui masih terdapat pekerjaan rumah, termasuk penguatan demokrasi daerah.
“Setiap rupiah APBD harus menghasilkan manfaat terukur, memperluas lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat demokrasi melalui sinergi Pemerintah Provinsi dan DPRD secara inklusif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Mirza menyebut realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai 86,70 persen dari target APBD. Penurunan nominal pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya, kata dia, dipengaruhi penerapan skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pemprov Lampung, lanjutnya, akan mengoptimalkan potensi pendapatan melalui inovasi, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta penguatan kapasitas fiskal daerah.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 85,57 persen dari total anggaran. Mirza menegaskan tingginya serapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan belanja pemerintah.
Program pembangunan harus tepat sasaran, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dikelola secara akuntabel dan hati-hati.
Ia pun mengajak DPRD terus memperkuat kolaborasi agar penggunaan APBD mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.(Red)





