Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah realisasi PAD tahun 2024 gagal mencapai target. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), target PAD ditetapkan sebesar Rp 5,1 triliun, namun realisasi hanya mencapai Rp 3,3 triliun.
Anggota Komisi III DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menyayangkan capaian tersebut yang jauh di bawah target. Menurutnya, rendahnya realisasi PAD berdampak pada defisit anggaran dan tunda bayar, yang akhirnya membebani kinerja pemerintahan daerah.
“PAD Lampung sangat kecil, sementara belanja daerah terus meningkat. Kondisi ini dapat menyebabkan stagnasi pembangunan dan menghambat roda pemerintahan,” ujar Munir dalam wawancara.
Ia menekankan perlunya strategi yang lebih efektif dalam menggali potensi pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak daerah dan retribusi. Menurutnya, Bapenda harus berinovasi dalam meningkatkan penerimaan, seperti memperkuat sistem digitalisasi pajak serta memperluas basis pajak dan retribusi daerah.
DPRD Lampung berkomitmen untuk mengawal kebijakan yang dapat meningkatkan PAD guna memastikan keberlanjutan pembangunan di provinsi ini. Mereka juga meminta Pemprov Lampung untuk mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan efisien dalam penggunaannya.
Dengan langkah yang tepat, diharapkan PAD Provinsi Lampung dapat meningkat sehingga mampu mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.(Rls)
Komisi V DPRD Lampung Minta Puskesmas Antisipasi Penyebaran DBD
Peringati Hari Pahlawan 2025, Pemprov Lampung Teguhkan Semangat Melanjutkan Perjuangan Bangsa
Proyek Pengecatan Kantor Samsat Pringsewu dan Mesuji Senilai Ratusan Juta Diduga Menyimpang
